Hukum Uang Kripto Halal Jadi Aset, Haram Untuk Alat Pembayaran

  • Bagikan
Hukum Uang Kripto
Hukum Uang Kripto

HARIAN.ID – Hukum Uang Kripto Halal Jadi Aset, Haram Untuk Alat Pembayaran Belakangan ini uang kripto menjadi kontroversi di mana Banyak orang bertanya terkait crypto adalah dan uang kripto adalah. Ternyata pertanyaan yang trending di Google tersebut bermula di saat Majelis Ulama Indonesia atau MUI resmi mengharamkan mata uang kripto atau cryptocurrency dijadikan sebagai mata uang yang dipakai untuk melakukan transaksi jual beli dimana hal tersebut menurut MUI adalah haram. Akan tetapi, uang kripto bisa dijadikan sebagai aset saja.

MUI Belum lama ini resmi mengharamkan mata uang kripto untuk dijadikan sebagai alat transaksi jual beli akan tetapi MUI menegaskan apabila mata uang kripto tetap diperbolehkan selama dijadikan sebagai aset atau investasi Semata dan bukan dijadikan sebagai alat untuk pembayaran.

Hukum Uang Kripto

Menurut pihak MUI apabila penggunaan cryptocurrency yang dijadikan sebagai alat community atau aset hal tersebut masih memenuhi syarat sebagai Sil’ah yaitu sesuatu yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan selanjutnya mempunyai manfaat sehingga sangat susah untuk dimiliki dan selanjutnya diperjualbelikan.

Sehingga dengan demikian bagi umat muslim di Indonesia menurut pihak Majelis Ulama Indonesia uang cryptocurrency masih diperbolehkan alias halal untuk disimpan sebagai aset atau investasi dan memperjualbelikan nya. Akan tetapi hukumnya haram apabila cryptocurrency dijadikan sebagai alat pembayaran untuk melakukan transaksi jual beli.

Hukum Uang Kripto
Hukum Uang Kripto

Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia sempat mengeluarkan fatwa haram terhadap mata uang crypto currency yang dijadikan sebagai alat transaksi jual beli di forum Ijtima ulama se-indonesia ke-VII yang berlangsung pada hari Kamis, 12 November 2021.

Menurut Ketua MUI bidang fatwa yaitu KH Asrori Niam sholeh apabila terkait masalah hukum cryptocurrency dari hasil musyawarah yang telah disepakati dan ditetapkan ada 3 tumpuk diantaranya untuk penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang adalah haram dan selanjutnya pemberian fatwa haram terhadap cryptocurrency mirip dengan Bitcoin dan lain sebagainya sebagai mata uang untuk jual beli dikarenakan didalamnya mengandung dharar.

Gharar ialah ketidakpastian dalam melakukan transaksi diakibatkan karena tidak terpenuhinya ketentuan Syariah dalam transaksi tersebut sedangkan dharar mempunyai pengertian transaksi yang bisa menimbulkan kerusakan selanjutnya menimbulkan kerugian dan mengakibatkan pemindahan hak kepemilikan secara batil.

Hukum cryptocurrency dalam undang-undang

Selanjutnya dalam penetapan mata uang kripto yang telah diharamkan dijadikan sebagai alat transaksi oleh pihak MUI dan ternyata hal tersebut selaras dengan undang-undang apabila pembayaran yang sah dan diakui di Indonesia hanya lah mata uang Rupiah.

Dalam undang-undang tahun 2011 di sana dijelaskan apabila alat pembayaran yang sah di Indonesia yaitu mata uang Rupiah sehingga untuk aset kripto bukanlah alat pembayaran dan selanjutnya pada peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 sudah mengatur terkait kewajiban penggunaan rupiah di wilayah kesatuan indonesia.

Sehingga dengan adanya aturan tersebut sudah sangat tegas apabila rupiah menjadi nilai mata uang negara yang sah untuk digunakan dan selanjutnya selain rupiah maka tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai alat transaksi.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *