KPK Minta Biaya Pilkada Ditanggung Pemerintah

  • Bagikan
KPK Minta Biaya Pilkada Ditanggung Pemerintah Kompas
KPK Minta Biaya Pilkada Ditanggung Pemerintah Kompas

HARIAN.ID – KPK Minta Biaya Pilkada Ditanggung Pemerintah Firli bahuri selaku ketua KPK belum lama ini memberikan sebuah arahan terkait masalah pencegahan praktik korupsi untuk semua kepala daerah dan DPRD se-jawa Tengah yang berlangsung di gedung gradhika Bhakti Praja. Malahan dalam pertemuan tersebut, ketua Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan saran dan juga ide kepada pemerintah ya itu untuk masalah biaya Pilkada ditanggung pemerintah dikarenakan hal ini bisa meminimalisir praktik korupsi pada Pilkada.

Menurut Firli bahuri, korupsi di Pilkada dipastikan akan ada saja di saat Pilkada dibiayai masing-masing sehingga salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah praktik korupsi di Pilkada tersebut, yaitu dengan biaya politik ditanggung oleh negara. Selanjutnya dari hasil kajian KPK terdapat beberapa masalah yang berpotensi adanya dugaan korupsi sehingga hal ini pastinya harus dicarikan solusi bersama agar permasalahan korupsi di Indonesia dapat teratasi.

Menurut Firli bahuri salah satu cara terkait pelaksanaan Pilkada yang memang memerlukan biaya yang sangat tinggi sehingga menjadi area yang rawan adanya praktik korupsi yaitu negara menanggung biaya politik tersebut.

KPK Minta Biaya Pilkada Ditanggung Pemerintah

Menurut ketua KPK apabila pihaknya tidak bisa melakukan sendirian namun harus ada dukungan dari berbagai pihak dan untuk masalah solusi adanya praktek korupsi pada Pilkada yang memang memerlukan biaya tinggi yaitu dengan adanya bantuan dari negara untuk membiayai kegiatan politik tersebut.

Dari hasil kajian KPK sebanyak 82,3 persen untuk biaya Pilkada masih dibiayai oleh donatur maupun sponsor sehingga KPK memberikan solusi dan rekomendasi kepada pemerintah Presiden Jokowi supaya tidak terjadi praktik korupsi dalam pelaksanaan Pilkada yaitu pembiayaan Pilkada ditanggung semua oleh negara dan pengadaan alat peraga kampanye sampai uang saksi dibiayai dan ditanggung oleh negara.

“Dari hasil evaluasi kami terkait Bagaimana pelaksanaan Pilkada supaya terhindar dari praktik korupsi yang memang jauh dari biaya tinggi jauh dari masalah jual beli suara. Maka karena itu KPK mengusulkan untuk pembiayaan Pilkada ditanggung seluruhnya oleh negara dan biaya pengadaan alat peraga kampanye uang saksi dibiayai dan ditanggung oleh negara,” tegas Firly.

Ketua KPK menilai apabila Sudah saatnya ada peningkatan pendapatan dan fasilitas kepala daerah di saat menjabat atau setelah mereka menjabat sehingga dengan hal tersebut bisa menjadi rem supaya tidak melakukan perbuatan korupsi dikarenakan ketika mereka saat berkampanye mengeluarkan uang banyak maka jika menang ada godaan untuk melakukan korupsi supaya mereka tidak rugi.

Selanjutnya menurut ketua KPK, dirinya meminta seluruh lapisan masyarakat dan berbagai pihak supaya terus untuk melawan praktik korupsi dikarenakan hal ini untuk kebaikan bangsa Indonesia.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar pranowo mengatakan apabila dirinya akan bertindak tegas jika ada kepala daerah yang nekat melakukan korupsi saat Pilkada berlangsung dan ia meminta kepada semua pihak untuk sadar diri apabila korupsi tidaklah baik malah bisa merugikan masyarakat dan negara.

Selanjutnya Ganjar pranowo mengatakan apabila telah ada grup WhatsApp dengan KPK yang bertujuan memastikan pemerintahan bersih dari tindakan korupsi sehingga konseling akan terbuka di mana dengan ada grup tersebut dipastikan pemerintah berjalan baik anggaran negara dipakai dengan baik.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *