Kontroversi Isi Permendikbud No 30 Tahun 2021 Yang Bikin Pro Kontra

  • Bagikan
Permendikbud No 30 Tahun 2021
Permendikbud No 30 Tahun 2021

HARIAN.ID – Kontroversi Isi Permendikbud No 30 Tahun 2021 Yang Bikin Pro Kontra Belakangan ini, masyarakat di Indonesia Tengah Dihebohkan dengan isi Permendikbud No 30 Tahun 2021 di mana di dalam isi Permendikbud tersebut membuat kontroversi ditengah netizen dan juga masyarakat yaitu isinya terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Hal ini sontak mendapatkan komentar bukan hanya dari netizen akan tetapi dari para pemerhati pendidikan.

Banyak anggapan apabila isi Permendikbud No 30 Tahun 2021 dituding seolah-olah meninggalkan masalah perjinahan akan tetapi pihak kemendikbud ristek langsung membantah Tudingan tersebut apalagi menurut mereka isi dari Permendikbud PPKS malah menjamin untuk permasalahan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Mungkin diantara anda akan timbul kontroversi di saat nantinya kami menuliskan terkait isi Permendikbud yang belum lama ini ditandatangani langsung oleh Mendikbud ristek nadiem Makarim di mana Ada beberapa pasal dalam isi Permendikbud yang memang sampai saat ini menimbulkan pro dan kontra.

Kontroversi Isi Permendikbud No 30 Tahun 2021

Bagi Anda yang belum mengetahui terkait isi dari Permendikbud Nomor 30 tahun 2021, maka dibawah ini adalah isi pasal tersebut yang ditulis lengkap seperti dikutip dari laman suara.com.

Pasal 1 ayat 14 terkait kewajiban pembentukan satuan tugas

Pada ayat 14 berisi satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang selanjutnya disebut sebagai satuan tugas yaitu bagian dari perguruan tinggi yang mempunyai fungsi sebagai pusat kecerahan dan penanganan kekerasan seksual di area perguruan tinggi.

Pasal 3 terkait prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual

Isi dari pasal 3 menjelaskan Bagaimana tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang harus dilaksanakan melalui prinsip:

  • Kepentingan terbaik bagi korban
  • Keadilan dan kesetaraan gender
  • Kesetaraan hak dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas
  • Akuntabilitas
  • Independen
  • Kehati-hatian
  • Konsisten
  • Jaminan ketidakberanian.

Pasal 5

Untuk pasal 5 ayat 1 tertulis apabila kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non fisik, fisik dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk pasal 5 ayat 2 kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diantaranya meliputi:

  • Menyampaikan ujaran yang mendeskripsi nasi atau melecehkan tampilan PC, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban
  • Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan dari korban
  • Menyampaikan ucapan yang membuat rayuan lelucon dan atau siulan yang bernuansa seksual pada korban
  • Menatap korban dengan luas aseksual dan atau tidak nyaman
  • Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, audio video dengan nuansa seksual kepada korban walaupun sudah dilarang korban
  • Mengambil, merekam atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio maupun visual korban yang bernuansa seksual tanpa ada persetujuan korban.
  • Mengunggah foto tubuh dan atau Informasi pribadi korban dengan kuasa seksual tanpa persetujuan korban
  • Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi atau pada ruang yang bersifat pribadi
  • Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tak disetujui korban.
  • Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual
  • Mengusap, menyentuh, meraba, memeluk, memegang, mencium, atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban.
  • Membuka pakaian korban tanpa adanya persetujuan formal
  • Mempraktekkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dengan nuansa kekerasan seksual
  • Melakukan percobaan perkosaan akan tetapi penetrasi tidak terjadi
  • Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh Selain alat kelamin
  • Memperdayai atau memaksa korban untuk melakukan aborsi
  • Memperdayai atau memaksa korban untuk hamil
  • Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja
  • Melakukan perbuatan kekerasan seksual yang lain.

Pasal 5 ayat 3 yaitu persetujuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, huruf f, huruf g, huruf H, huruf i, dan huruf M dianggap tidak sah dalam hal korban:

  • Mempunyai usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
  • Mengalami situasi yaitu pelaku mengancam memaksa atau menyalahgunakan kedudukan
  • Mengalami kondisi di bawah pengaruh obat alkohol atau narkoba
  • Mengalami sakit, tidur atau tidak sadar
  • Mempunyai kondisi fisik dan psikologis yang rentang
  • Mengalami kelumpuhan sementara
  • Mengalami kondisi terguncang.

Kontroversi Permendikbud Nomor 30 tahun 2002 1

Ternyata dari pasal yang kami tulis di atas langsung menimbulkan pro dan kontra di kalangan netizen dan juga masyarakat Indonesia dimana menurut beberapa orang apabila pasal tersebut dianggap meninggalkan zina akan tetapi langsung dibantah oleh PLT Dirjen pendidikan tinggi dan ristek yaitu Nizam di mana menurutnya Nizam, apabila peraturan tersebut dibuat hanya untuk memastikan terjaganya seluruh hak warga negara atas pendidikan.

Nizam menambahkan apabila timbulnya keresahan mahasiswa sampai dosen terkait kekerasan seksual di perguruan tinggi yang memang semakin meningkat sehingga dengan adanya isi Permendikbud No 30 Tahun 2021 sangat diharapkan bisa mengarahkan pimpinan perguruan tinggi agar bisa memberikan pemulihan atas hak civitas akademika yang menjadi korban kekerasan seksual.

Tujuan Permendikbud No 30 Tahun 2021 supaya bisa memberikan keleluasaan kepada korban untuk kembali berkarya dan memberikan kontribusi di kampus dengan lebih aman dan optimal.

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.