UMP Jakarta 2022 Naik, Pengusaha Gugat Gubernur Anies

  • Bagikan
UMP Jakarta 2022 Naik IGaniesbaswedan
UMP Jakarta 2022 Naik IGaniesbaswedan

HARIAN.ID – UMP Jakarta 2022 Naik, Pengusaha Gugat Gubernur Anies Dewan pimpinan provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau apindo DKI Jakarta dalam waktu dekat ini merencanakan untuk menempuh jalur hukum terkait masalah UMP Jakarta 2022 yang dinaikkan oleh Gubernur Anies Baswedan dimana upah minimum provinsi yang mengalami kenaikan tersebut tidak disetujui oleh mereka dan selanjutnya para pengusaha yang bergabung dalam apindo berencana akan menggugat aturan tersebut ke pengadilan tata usaha negara.

UMP Jakarta 2022 memang sudah dinaikkan oleh Gubernur Anies Baswedan akan tetapi hal tersebut ternyata ditentang oleh para pengusaha Gimana menurut Wakil Ketua DPP apindo Jakarta yaitu nuruzzaman dirinya menilai Jika keputusan Anies Baswedan sangat berpotensi menyalahi aturan yang telah berlaku dan Untuk masalah ini yaitu menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 terkait masalah pengupahan.

UMP Jakarta 2022 Naik, Pengusaha Gugat Gubernur Anies

“Apabila memang terjadi maka Gubernur melakukan upaya perubahan terkait Pergub yang ada sebelumnya. Kami akan melakukan upaya hukum termasuk melakukan gugatan ke PTUN” tegas Nurjaman

Seperti diketahui sebelumnya apabila Peraturan Gubernur dengan nomor 1395 tahun 2021 terkait UMP DKI 2022, anies Baswedan menetapkan apabila UMP DKI di Tahun 2022 dinaikkan menjadi Rp4.453.935,53 dan Apabila dibandingkan dengan tahun sekarang ini yang hanya Rp4.416.186,54 maka mengalami kenaikan yaitu sekitar Rp4.641.854.

Selanjutnya Nurjaman mengaku jika Dirinya belum mengetahui dan juga belum menerima salinan terbaru untuk merevisi kebijakan Anies tersebut dan menurutnya apabila kebijakan Anies Baswedan yang baru tersebut bukanlah terkait memberatkan pengusaha ataupun tidak, akan tetapi perubahan tersebut sangat tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.

Selanjutnya menurut nuruzzaman, untuk masalah kecil atau besar kenaikan tersebut bagi mereka tidak menjadi masalah asalkan harus sesuai dengan regulasi yang ada dan dirinya mengaku sudah mempunyai regulasi akan tetapi sementara para pengusaha tidak boleh melanggar aturan Namun ternyata Gubernur malah melanggar aturan.

Dirinya menilai apabila Gubernur sudah melanggar aturan dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang ya sudah berlaku di mana UMP harus dikeluarkan pada tanggal 21 November 2021 akan tetapi gubernur malah sudah mengeluarkan Pergub 1395 dan dengan tiba-tiba malah direvisi.

Gubernur DKI Jakarta sebelumnya merevisi kenaikan upah minimum provinsi untuk tahun 2022 yaitu sekitar 5,1 persen atau senilai Rp225.667 dari tahun sebelumnya dan dengan adanya kenaikan tersebut maka ump.dki menjadi Rp4.641.854 padahal sebelumnya sebelum direvisi untuk masalah kenaikan UMP DKI tersebut yang tadinya Rp37.749 menjadi di Rp4.453.935. Di.

Selanjutnya di dalam keterangan tertulis pada hari sabtu 18 Desember anies Baswedan menegaskan Jika keputusan yang diambil sudah mempertimbangkan sentimen positif dari beberapa kajian dan salah satunya yaitu kajian Bank Indonesia yang menyatakan untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 yaitu mencapai 4,7 persen hingga 5,5 persen.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.