Pengusaha Gugat Kebijakan Kenaikan UMP DKI

  • Bagikan
Pengusaha Gugat Kebijakan Kenaikan UMP DKI
Pengusaha Gugat Kebijakan Kenaikan UMP DKI

HARIAN.ID – Pengusaha Gugat Kebijakan Gubernur Anies Terkait Kenaikan UMP DKI Polemik permasalahan terkait kenaikan upah minimum provinsi DKI Jakarta di tahun 2022 ternyata sampai saat ini masih bergulir dimana para pengusaha dipastikan tidak akan taat atas keputusan kenaikan tersebut walaupun sudah disahkan dan ditandatangani Gubernur Anies Baswedan. Malahan dikabarkan pengusaha gugat kebijakan kenaikan UMP DKI Jakarta tersebut.

Permasalahan terkait besaran kenaikan UMP DKI di tahun ini ternyata tidak Lantas membuat para pengusaha setuju atas kebijakan yang sudah ditandatangani oleh Gubernur Anies Baswedan malah antara pengusaha gugat kebijakan kenaikan UMP DKI dan hal ini akan dilakukan dalam waktu dekat.

Usai munculnya perdebatan terkait UMP DKI 2022 yang sampai saat ini tidak berkesudahan terkait sah atau tidaknya kenaikan tersebut Ya sudah diteken gubernur akan tetapi hal tersebut menimbulkan permasalahan baru dikarenakan para pengusaha yang tergabung dalam apindo langsung mengambil tindakan nyata dengan melakukan gugatan.

Pengusaha Gugat Kebijakan Kenaikan UMP DKI

Para pengusaha yang berada di bawah naungan organisasi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau dikenal apindo semuanya sepakat untuk tidak patuh terhadap SK Gubernur DKI yang baru dengan nomor 15 17 tahun 2021 terkait penetapan UMP DKI Jakarta yang naik sebesar 5,1 persen atau jika dirupiahkan sekitar rp225.000.

Nurjaman selaku wakil ketua dewan pimpinan Provinsi apindo DKI Jakarta menegaskan jika pihaknya menghimbau kepada seluruh perusahaan yang ada di Jakarta untuk menerapkan kenaikan upah minimum provinsi hanya 0,85 atau jika dirupiahkan yaitu sekitar rp37.000.

Menurut Nurjaman apabila angka tersebut sudah sesuai dengan SK gubernur yang lama dengan nomor 1395 tahun 2021 sehingga untuk kebijakan yang baru yang resmi ditandatangani oleh Anies Baswedan akan tidak disetujui oleh para pengusaha yang tergabung dalam apindo.

“Kita masih menghimbau kepada seluruh pengusaha untuk menaikkan UMP hanya 0,85 persen dan dipastikan tidak lama lagi kita akan mengirim surat kepada pemerintah jika kami memberikan imbauan kepada perusahaan ini adalah bentuk tanggungjawab apindo ke perusahaan yang ada di DKI Jakarta,” tegas Nurjaman

Sebelumnya diketahui apabila Gubernur Anies Baswedan sempat mengeluarkan SK tentang penetapan UMP DKI Jakarta dimana untuk SK pertama kenaikan hanya 0,85 dan selanjutnya direvisi menjadi 5,1 persen dan setelah keputusan tersebut menimbulkan pro dan kontra dimana para buruh sangat setuju akan tetapi para pengusaha sangat tidak setuju.

Dari pengakuan para pengusaha dan pemerintah pusat menilai jika SK terbaru dari Anies Baswedan sudah menyalahi formula yang sudah diatur melalui peraturan pemerintah dengan nomor 36 tahun 2021 terkait pengupahan.

Selanjutnya menurut Nurjaman apabila pihaknya masih mempersiapkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara untuk membatalkan SK terbaru Anies Baswedan dan mereka pun tetap berhati-hati dikarenakan Lawan Mereka adalah pejabat.

Berbeda dengan pengakuan Wakil Gubernur DKI Jakarta apabila dirinya meminta kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi kenaikan UMP Jakarta tahun 2022 yang sudah diputuskan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan dan selanjutnya didukung juga oleh para buruh melalui pengakuan Said Iqbal selaku ketua konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang meminta kepada pihak apindo untuk tidak memperkeruh suasana tentang kenaikan UMP DKI.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.