Mardani Maming Ternyata Ziarah Bukan Melarikan Diri

  • Bagikan
Mardani Maming Ternyata Ziarah Bukan Melarikan Diri
Mardani Maming Ternyata Ziarah Bukan Melarikan Diri

HARIAN.ID – Mardani Maming Ternyata Ziarah Bukan Melarikan Diri Mardani Maming politisi PDIP yang juga mantan Bupati Tanah Bumbu diketahui saat ini ini dicari oleh KPK malahan pihak komisi pemberantasan Korupsi menetapkan jika politikus asal PDIP Perjuangan tersebut menjadi buron atau DPO akan tetapi ternyata dirinya mengaku tidak melarikan diri namun hanya melakukan ziarah ke makam Wali Songo.

Mardani Maming belum lama ini resmi ditetapkan oleh tersangka oleh pihak KPK dan selanjutnya ia diduga melarikan diri sehingga ditetapkan oleh KPK menjadi DPO namun belakangan ini Ia menjelaskan jika dirinya sama sekali tidak kabur akan tetapi sedang melakukan ziarah ke makam Wali Songo di saat dirinya menjadi buronan KPK.

Mardani Maming Ternyata Ziarah Bukan Melarikan Diri

Kepada awak media di gedung merah putih KPK, mardani menjelaskan apabila dirinya beberapa hari tidak ada bukan menghilang atau melarikan diri akan tetapi ia pergi berziarah ke makam Wali Songo malahan ia sempat mengirimkan surat kepada pihak KPK akan memenuhi panggilan dan datang pada tanggal 28 Juli.

Dikabarkan menurut politisi PDIP apabila dirinya sudah mengirimkan surat yang dikirim pada tanggal 25 Juli dan selanjutnya Iya pada hari Selasa yang lalu dinyatakan DPO dan penasehat hukum dirinya pada hari Senin langsung menelepon penyidik KPK menyampaikan apabila akan hadir pada tanggal 28 sesuai dengan permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selanjutnya ia menepati janji dengan datang langsung kepada KPK pada tanggal 28 Juli dan setelah mengikuti semua proses hukum, politisi PDIP tersebut langsung ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi tentang penerbitan izin usaha pertambangan.

Selanjutnya bendahara umum PBNU tersebut dikabarkan langsung ditahan selama 20 hari di rumah tahanan negara KPK. Diketahui sebelumnya, apabila Mardani Maming resmi ditetapkan oleh KPK sebagai buron pada hari Selasa 26 Juli dimana penetapan politisi partai PDIP Perjuangan tersebut dikarenakan bersangkutan dianggap tidak kooperatif karena tidak memenuhi panggilan dari para penyidik.

Malahan pihak KPK sempat melakukan upaya penangkapan paksa kepada maming di rumahnya akan tetapi upaya tersebut gagal dikarenakan politisi ini tidak ada di apartemen dan setelah itu ia dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang atau DPO.

Selanjutnya ia diproses hukum oleh pihak KPK dikarenakan diduga sudah menerima uang 104 miliar terkait penerbitan iup di Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dalam rentang waktu 2014 sampai 2021 dan saat itu dirinya menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu untuk masa jabatan 2010-2018.

  • Bagikan