Syarat Pendataan non ASN Yang Dilakukan Pemerintah

  • Bagikan
Syarat Pendataan Non ASN Yang Dilakukan Pemerintah
Syarat Pendataan Non ASN Yang Dilakukan Pemerintah

HARIAN.ID -Syarat Pendataan non ASN Yang Dilakukan Pemerintah Seperti diketahui apabila pemerintah secara tegas melarang untuk adanya pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya seperti pegawai non ASN dimana Badan Kepegawaian Negara atau BKN sampai sekarang ini terus melakukan pendataan non ASN untuk lingkup instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ada beberapa syarat pendataan non ASN yang dilakukan pemerintah yang mungkin belum Anda ketahui dan pada postingan kali ini kami akan membahasnya.

Pendataan non ASN haruslah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah dan dikabarkan apabila pendatang tersebut berakhir pada tanggal 31 Oktober dan selanjutnya pendataan tersebut menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintahan presiden Jokowi untuk menghapus tenaga honorer yang ditargetkan selesai pada tanggal 28 November 2023.

Selanjutnya langkah tersebut sebagai langkah seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dimana pihak Kementerian Pan RB diketahui telah menyebutkan kebutuhan ASN di tahun ini mencapai 530.028 orang dan nantinya haruslah melalui tahap seleksi pppk.

Selanjutnya menurut BKN apabila pihaknya belum bisa memastikan tentang jadwal pelaksanaan seleksi pppk dan dikabarkan masih persiapan pendataan non ASN dan nantinya setelah selesai akan dilakukan.

Adapun persyaratan dan kategori pendataan non ASN instansi tersebut mengacu pada surat menteri pan-rb dengan no B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli terkait pendataan tenaga non ASN untuk lingkungan instansi pemerintah.

Syarat Pendataan non ASN Yang Dilakukan Pemerintah

Berikut adalah Beberapa syarat yang harus anda ketahui terkait Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk pendataan non ASN.

  1. Wajib berstatus tenaga honorer kategori 2 yang sudah terdaftar pada database BKN
  2. Pegawai non ASN yang bekerja pada instansi pemerintah
  3. Pembayaran gaji memakai APBN untuk instansi pusat dan selanjutnya menggunakan APBD untuk instansi daerah bukan melalui mekanisme pengadaan barang atau jasa, bukan dari individu ataupun pihak ketiga
  4. Harus dipastikan apabila tenaga honorer diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja dan sudah bekerja paling sedikit 1 tahun mulai 31 Desember 2021
  5. Mereka harus berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021 dan masih aktif bekerja di di institusi ketika pendataan non ASN.

Alur pendataan tenaga honorer

Selanjutnya untuk alur atau skema pendataan non ASN nantinya akan terbagi dalam beberapa tahapan di mana untuk tahap pertama sebelum finalisasi maka non ASN terutama untuk admin atau operator instansi mendaftarkan tenaga non ASN yang masih bekerja di lingkup mereka dan resmi memenuhi persyaratan pendataan tenaga non ASN sesuai yang telah ditentukan.

Usaha didaftarkan oleh instansi maka tenaga non ASN yang masuk pendataan bisa membuat akun pendataan non ASN melalui website https://pendataan-nonasn.bkn.go.id/

Selanjutnya instansi melakukan pengecekan pada data yang diinput dan dilengkapi oleh tenaga non ASN.

Memasuki tahapan kedua yaitu tahapan pra finalisasi akan berlangsung pada tanggal 30 September mendatang di mana setiap instansi harus mengumpulkan daftar tenaga non ASN yang masuk pada pendataan awal atau uji publik melalui website informasi instansi.

Selanjutnya dari pengumuman tersebut masuk ke tahapan terakhir yaitu finalisasi dikabarkan akan berlangsung pada tanggal 31 Oktober yang akan datang dimana setiap instansi melakukan pengecekan terakhir pendataan tenaga non air dan selanjutnya menerbitkan surat pertanggungjawaban mutlak atau sptjm sebagai hasil akhir pendataan dan mereka harus mengungkapkan hasil akhir data tenaga dikenal informasi.

  • Bagikan