Masa Jabatan Presiden Diperpanjang Tidak Pernah Dibahas MPR RI

  • Bagikan
Masa Jabatan Presiden Diperpanjang Tidak Pernah Dibahas MPR RI
Masa Jabatan Presiden Diperpanjang Tidak Pernah Dibahas MPR RI

HARIAN.ID – Masa Jabatan Presiden Diperpanjang Tidak Pernah Dibahas MPR RI Djarot Saiful Hidayat selaku ketua Badan pengkajian MPR mengklaim apabila MPR RI sama sekali tidak pernah membahas ataupun mengkaji terkait rencana memperpanjang masa jabatan presiden maupun wakil presiden apalagi rencana amandemen UUD 45. Hal tersebut diungkapkan setelah Adanya isu beredar jika mpr-ri membicarakan hal tersebut.

Menurut Djarot Saiful Hidayat apabila isu yang beredar jika MPR RI membahas masa jabatan presiden yang akan diperpanjang maka dipastikan apabila kabar tersebut adalah kabar bohong yang tidak bertanggungjawab dikarenakan dirinya selaku ketua Badan pengkajian MPR sama sekali pernah melakukan hal tersebut.

Djarot mengatakan apabila badan pengkajian MPR sama sekali tidak pernah membicarakan maupun mewacanakan adanya amandemen UUD 1945 tentang masa jabatan presiden maupun wakil presiden dan juga presiden 3 Periode.

Masa Jabatan Presiden Diperpanjang Tidak Pernah Dibahas MPR RI

Selanjutnya menurut Djarot apabila selama ini badan pengkajian MPR hanya fokus dalam melakukan dan melaksanakan konstitusi negara yang memang sudah ada dan Ia memastikan apabila isu terkait kajian perpanjang masa jabatan presiden adalah kabar hoax dari orang yang tidak bertanggung jawab.

“Harus kami sampaikan apabila badan pengkajian MPR sama sekali tidak pernah berbicara wacana amandemen UUD 45 tentang masa jabatan presiden. Selanjutnya apabila ada isu yang beredar seperti presiden 3 periode maka kami pastikan jika kabar tersebut adalah bohong alias hoax,” tegas djarot Saiful Hidayat.

Selanjutnya politikus dari partai PDIP tersebut menjelaskan terkait proses amandemen UUD 45 dipastikan tidak semudah membalikan telapak tangan dan tidak semudah apa yang dibayangkan dikarenakan dasar amandemen tersebut harus berdasarkan pada hasil kajian badan pengkajian MPR terlebih dahulu dan hal ini ini seperti tidak mungkin.

Menurut Djarot apabila badan pengkajian adalah alat kelengkapan majelis dan dipastikan tidak pernah melakukan pengkajian perpanjang masa jabatan untuk presiden ataupun wakil presiden sehingga bisa disimpulkan untuk pihak KPU yang saat ini dipimpin oleh hasyim Asy’ari supaya bisa melakukan pemilu di tahun 2024.

Selanjutnya dari pengakuan djarot Saiful Hidayat adanya wacana presiden yang sudah menjabat 2 periode 26 wakil presiden pada pemilu yang akan datang yang mengatakan terkait pasal 7 UUD 45 sebetulnya memberi peluang presiden yang menjabat 2 kali untuk menjadi cawapres akan tetapi pastinya Ketentuan tersebut terbentur dengan pasal 8 UUD 45 yang mengatur Presiden akan digantikan oleh wakil presiden jika mengangkat berhenti diberhentikan atau tidak bisa melakukan kewajiban.

  • Bagikan