Berdasarkan laporan warta kawat internasional Reuters dari arena Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Minggu petang, para menteri keuangan dan pemimpin negara anggota G20 secara resmi menandatangani pakta implementasi teknis Kerangka Perpajakan Internasional Pilar Satu dan Pilar Dua. Kesepakatan revolusioner ini mengakhiri kebuntuan negosiasi fiskal global selama hampir satu dekade mengenai hak pemajakan laba korporasi teknologi digital multinasional.
Menteri Keuangan Republik Indonesia yang hadir dalam sidang pleno menegaskan bahwa kesepakatan Pilar Satu memberikan hak berdaulat bagi negara pasar konsumen seperti Indonesia untuk memungut pajak penghasilan dari perusahaan raksasa internet global yang meraup laba besar dari jutaan pengguna domestik, kendati perusahaan tersebut tidak memiliki kantor cabang fisik di Indonesia. Langkah ini menutup celah pengalihan laba ke yurisdiksi suaka pajak (*tax haven*).
Sementara melalui implementasi Pilar Dua, disepakati tarif pajak penghasilan korporasi minimum global sebesar 15 persen guna mencegah perang tarif pajak yang merugikan (*race to the bottom*) antaranegara. Tambahan penerimaan perpajakan internasional ini diproyeksikan akan menyumbang puluhan triliun rupiah ke kas negara APBN mulai tahun 2027, memberikan ruang fiskal baru untuk membiayai program perlindungan sosial dan transisi energi hijau berkeadilan. Kesepakatan bersejarah ini mencakup mekanisme pembagian hak pemajakan laba korporasi (Amount A) dari perusahaan teknologi raksasa multinasional yang mencakup platform lokapasar daring global, mesin pencari internet, penyedia layanan media sosial, hingga perusahaan streaming digital terkemuka. Sebanyak 25 persen dari laba residual di atas ambang profitabilitas 10 persen akan dialokasikan dan dipajaki secara adil di negara-negara tempat pengguna dan konsumen berada, mengakhiri era ketimpangan penerimaan fiskal antara negara berkembang dan negara asal korporasi teknologi.
Pengamat perpajakan internasional dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai bahwa ratifikasi pakta pajak G20 ini menjadi tonggak kemenangan diplomasi fiskal negara-negara berkembang. Selama bertahun-tahun, korporasi teknologi digital multinasional mampu meraup triliun rupiah dari belanja iklan dan transaksi pengguna di Indonesia tanpa membayar porsi pajak penghasilan badan yang proporsional karena celah hukum ketiadaan bentuk usaha tetap (BUT) fisik. Dengan kesepakatan baru ini, keadilan beban pajak antara industri domestik dan korporasi transnasional akhirnya dapat terwujud.
Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu menyatakan kesiapan otoritas perpajakan nasional dalam mengintegrasikan sistem pelaporan dan pertukaran informasi keuangan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) dengan modul perpajakan digital multilateral OECD. Sistem teknologi informasi perpajakan terpadu (Core Tax Administration System) yang telah beroperasi di Indonesia dipastikan mampu memproses data alokasi laba global korporasi multinasional secara otomatis dan transparan.
Pemerintah menegaskan bahwa dana penerimaan pajak dari sektor digital global ini akan dialokasikan secara khusus untuk mendanai perluasan jaring pengaman sosial, peningkatan mutu infrastruktur digital sekolah-sekolah di pelosok nusantara, serta program pelatihan kecakapan digital (digital upskilling) bagi generasi muda. Kesepakatan ini membuktikan bahwa tata kelola perekonomian global dapat diatur secara berkeadilan demi kemakmuran bersama seluruh umat manusia.
Selain pajak langsung atas laba korporasi, kesepakatan Pilar Dua mengenai tarif pajak minimum global 15 persen juga secara efektif menutup praktik pengalihan laba (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS) ke negara-negara surga pajak. Otoritas fiskal Indonesia kini memiliki instrumen hukum internasional yang kokoh untuk mencegah praktik penghindaran pajak agresif, memperkuat postur kemandirian pembiayaan pembangunan nasional.
Kementerian Keuangan memproyeksikan implementasi komprehensif dua pilar perpajakan internasional ini akan menyumbang potensi penerimaan negara tambahan hingga Rp38 triliun per tahun, membuka ruang fiskal yang lapang untuk akselerasi hilirisasi industri dan transformasi ekonomi hijau nusantara.