BANDUNG — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan menyusul meluasnya krisis air bersih yang melanda 247 kecamatan di 18 kabupaten dan kota di wilayah Jawa Barat. Anomali musim kemarau panjang yang disertai penurunan drastis debit sumber mata air alami dan waduk tadah hujan telah memicu kesulitan air bersih bagi lebih dari 450.000 kepala keluarga di kawasan pedesaan maupun pinggiran perkotaan.
Daerah yang mengalami dampak kekeringan paling parah terkonsentrasi di wilayah pantai utara (Pantura) dan kawasan selatan Jawa Barat, meliputi Kabupaten Indramayu, Cirebon, Karawang, Subang, Bekasi, serta Sukabumi, Garut, dan Tasikmalaya. Lahan-lahan persawahan produktif mulai mengalami retak tanah akibat ketiadaan pasokan irigasi teknis, sementara sumur gali warga di permukiman padat telah mengering sejak akhir September lalu, memaksa warga menempuh perjalanan berkilo-kilo meter demi mendapatkan beberapa jeriken air bersih.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB menyatakan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan dana siap pakai (DSP) serta mengerahkan armada bantuan mobil tangki air tambahan ke seluruh posko penanganan bencana di tingkat kabupaten. Operasi distribusi bantuan (*water dropping*) kini dijalankan tanpa henti setiap hari dengan prioritas pemenuhan kebutuhan dasar konsumsi, fasilitas puskesmas, rumah sakit daerah, pondok pesantren, dan sekolah-sekolah umum.
Selain pengiriman air bersih menggunakan truk tangki, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama TNI AD mempercepat pemasangan instalasi sumur bor air tanah dalam (*deep well*) dan pipanisasi darurat dari sumber-sumber mata air pegunungan yang masih berdebit stabil. Pemasangan tandon-tandon penampungan air portabel berkapasitas 5.000 liter disebar di titik-titik kumpul strategis permukiman warga guna memudahkan pembagian antrean secara tertib dan berkeadilan.
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat turut menerjunkan tim surveilans epidemiologi untuk memantau potensi peningkatan penyakit menular berbasis lingkungan, seperti diare, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat debu kemarau, dan penyakit kulit. Paket disinfektan penjernih air dan cairan oralit dibagikan cuma-cuma kepada keluarga rentan, terutama keluarga yang memiliki balita dan lansia.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengimbau masyarakat di wilayah perkotaan untuk menerapkan pola hidup hemat air secara disiplin serta menjaga kelestarian kawasan tangkapan air hulu. Penanganan jangka panjang berbasis reboisasi hutan lindung, pembangunan embung penampung air hujan, serta perlindungan mata air abadi menjadi keharusan mutlak agar siklus bencana kekeringan tahunan tidak terus berulang mengancam ketahanan pangan dan sosial masyarakat.
Dalam jangka menengah, BNPB bersama Kementerian Pertanian menginstruksikan percepatan penyaluran benih padi dan palawija varietas tahan kekeringan (*drought-tolerant seeds*) kepada kelompok tani yang mengalami gagal panen di wilayah Pantura. Skema bantuan stimulan permodalan usaha tani disiapkan agar para petani dapat segera melakukan penanaman kembali setelah musim hujan tiba pada pengujung tahun nanti.
Sinergi antara aparat kepolisian, TNI, dan relawan kemanusiaan di lapangan diapresiasi tinggi oleh para tokoh masyarakat pedesaan. Posko-posko penanganan bencana kekeringan yang tersebar di 18 kabupaten dan kota terus dibuka selama 24 jam penuh untuk menerima laporan darurat warga yang membutuhkan bantuan pasokan air bersih secara mendesak tanpa dipungut biaya apa pun.
Partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha melalui penyaluran bantuan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) air bersih sangat diapresiasi oleh pemerintah daerah. Solidaritas sosial antarwarga terbukti menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa krisis lingkungan, menjaga stabilitas kehidupan masyarakat pedesaan hingga tibanya musim penghujan yang dinanti.