Merujuk siaran pers bersama Sekretariat ASEAN dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada Senin pagi di Jakarta, negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara secara resmi meluncurkan integrasi platform pertukaran data pelayaran niaga digital 'ASEAN Maritime Single Window' (AMSW). Sistem terpadu ini menghubungkan sistem kepabeanan, karantina, imigrasi, dan otoritas pelabuhan utama dari Singapura, Tanjung Priok, Port Klang, Laem Chabang, hingga Manila.
Sekretaris Jenderal ASEAN menyampaikan bahwa interoperabilitas digital ini memungkinkan agen kapal kargo dan perusahaan ekspedisi internasional menyerahkan dokumen manifes muatan, deklarasi kesehatan pelaut, dan izin sandar secara elektronik nir-kertas (*paperless*) sebelum kapal memasuki perairan yurisdiksi pelabuhan tujuan. Langkah standardisasi ini memangkas proses birokrasi kliring kapal dari semula memakan waktu 48 jam menjadi kurang dari 6 jam.
Bagi Indonesia, integrasi ini langsung diterapkan di empat pelabuhan hub internasional, yakni Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, Belawan Medan, dan Makassar. Kementerian Perhubungan memproyeksikan efisiensi proses kliring digital ini mampu menurunkan waktu inap peti kemas (*dwelling time*) rata-rata di pelabuhan nasional menjadi di bawah 2 hari, menghemat biaya logistik perdagangan intra-ASEAN hingga miliaran dolar per tahun. Platform ASEAN Maritime Single Window (AMSW) ini mengadopsi standar arsitektur data maritim internasional dari International Maritime Organization (IMO Compendium) yang menjamin keselarasan format pelaporan informasi di antara seluruh negara anggota. Dengan sistem digital ini, nahkoda dan agen pelayaran kapal kargo cukup mengunggah data manifes muatan kontainer satu kali (*single submission*), di mana data tersebut secara otomatis tersinkronisasi dan diakui secara timbal balik oleh otoritas kepelabuhanan di negara pelabuhan singgah berikutnya di seluruh kawasan ASEAN.
Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyambut antusias peresmian platform maritim digital ini. Menurutnya, pemangkasan birokrasi kliring kapal kargo akan menurunkan biaya demurrage dan biaya penumpukan kontainer di dermaga pelabuhan secara signifikan, meningkatkan perputaran arus barang niaga dan mempercepat pengiriman bahan baku industri manufaktur antarnegara ASEAN.
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memastikan bahwa integrasi sistem AMSW di empat pelabuhan hub nasional telah didukung oleh sistem pertahanan keamanan siber tingkat tinggi yang diawasi langsung oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Protokol pertukaran data dilindungi oleh enkripsi kunci ganda dan sistem audit jejak digital otomatis guna mencegah kebocoran data perdagangan strategis nasional ke pihak yang tidak berwenang.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memproyeksikan bahwa efisiensi logistik dari sistem maritim digital ini akan mendongkrak volume perdagangan intra-ASEAN hingga 15 persen dalam dua tahun ke depan. Integrasi konektivitas laut yang mulus dan modern ini memperkokoh posisi sentral ASEAN sebagai salah satu episentrum rantai pasok manufaktur dan perdagangan maritim paling dinamis dan kompetitif di dunia.
Kemenhub juga telah menyiapkan program pelatihan vokasi digital kepelabuhanan bagi ribuan tenaga kerja bongkar muat dan petugas operasional terminal peti kemas nasional. Penguasaan keterampilan pengoperasian platform digital nir-kertas ini memastikan bahwa modernisasi sistem perdagangan regional memberikan nilai tambah langsung bagi peningkatan kapasitas dan kesejahteraan sumber daya manusia maritim Indonesia.
Selain kemudahan kliring administratif, platform AMSW juga terintegrasi dengan modul pelacakan jejak karbon pelayaran niaga maritim (*green shipping tracker*). Perusahaan pelayaran yang menggunakan bahan bakar ramah lingkungan seperti gas alam cair (LNG) dan metanol hijau akan mendapatkan insentif diskon tarif jasa labuh kapal di seluruh pelabuhan anggota ASEAN, mendukung terciptanya koridor pelayaran hijau yang berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.