Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengintensifkan status kesiapsiagaan darurat bencana hidrometeorologi kering menyusul terdeteksinya 14 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah provinsi pada periode 7 hingga 8 Oktober 2026. Laporan terkini Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB mendata bahwa titik panas dan kebakaran vegetasi terpantau menyebar di sebagian wilayah Sumatra bagian selatan, perbukitan Jawa Timur, lembah kering Sulawesi Tengah, hingga area sabana di Papua Selatan.
Meskipun sebagian wilayah Indonesia mulai memasuki masa peralihan musim pancaroba menuju musim hujan, BMKG memprakirakan bahwa variabilitas iklim lokal di zona selatan khatulistiwa masih menyisakan anomali cuaca kering bersuhu tinggi dengan tingkat kelembapan tanah gambut yang sangat rendah. Kondisi tanah yang mengering ditambah embusan angin kencang regional menyebabkan percikan api kecil dari aktivitas pembersihan lahan dapat merambat cepat menjadi kobaran api terbuka yang mengancam kawasan cagar alam dan permukiman warga.
Merespons dinamika ancaman tersebut, Kepala BNPB menginstruksikan penggelaran operasi sains Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) secara terpadu di atas zona-zona rawan karhutla. Menggunakan pesawat angkut ringan TNI Angkatan Udara, tim saintis TMC menyemaikan zat higroskopis berupa serbuk garam natrium klorida (NaCl) murni ke dalam sel-sel awan konvektif potensial jenis cumulus congestus. Injeksi partikel higroskopis pada ketinggian 10.000 kaki ini dirancang untuk mempercepat proses kondensasi butir-butir uap air sehingga mampu memicu curah hujan buatan terarah di atas lahan-lahan gambut yang terbakar.
Secara paralel dengan operasi TMC, satuan tugas udara BNPB menyiagakan armada helikopter pengangkut air (water bombing) berkapasitas 4.000 liter serta helikopter patroli pemantau inframerah termal. Helikopter water bombing dikerahkan untuk memadamkan titik api di area perbukitan terjal dan rimba gambut terisolasi yang sama sekali tidak dapat dijangkau oleh regu pemadam darat dengan mobil tangki air.
Di garis depan pertarungan darat, lebih dari 2.500 personel gabungan dari Brigade Manggala Agni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, prajurit TNI, personel Polri, serta kelompok Relawan Masyarakat Peduli Api (MPA) berjibaku melakukan pemadaman langsung (direct attack) dan teknik penyekatan parit basah. Pemadaman di lahan gambut menuntut ketelitian tinggi karena api kerap merambat di bawah permukaan tanah (ground fire) yang tidak terlihat secara kasat mata dan berpotensi menyala kembali saat tertiup angin.
Kementerian Lingkungan Hidup bersama kepolisian daerah setempat menegaskan penegakan hukum tegas tanpa pandang bulu terhadap korporasi perkebunan maupun individu yang terbukti secara sengaja membakar lahan untuk pembukaan kebun baru. Instrumen penginderaan jauh berbasis citra satelit resolusi tinggi disiagakan 24 jam untuk melacak titik koordinat sumber api perdana guna mempermudah proses penyelidikan perkara hukum pembakaran hutan.
Masyarakat diimbau untuk segera melaporkan setiap indikasi titik asap atau pembakaran lahan tanpa izin melalui aplikasi pengaduan terpadu bencana BNPB agar tim respon cepat satgas dapat segera diterjunkan memadamkan api sebelum meluas.
BNPB turut mengimbau pemerintah daerah di seluruh kabupaten rawan karhutla untuk segera menetapkan status siaga darurat bencana serta memperkuat koordinasi posko komando terpadu di tingkat kecamatan demi memastikan ketersediaan pasokan air baku, masker pelindung pernapasan bagi masyarakat, dan pompa air portabel.
Koordinasi lintas instansi antara BNPB, KLHK, BMKG, dan pemerintah daerah terus dioptimalkan melalui sistem pemantauan berbasis kecerdasan buatan guna mendeteksi anomali suhu tanah gambut secara dini sebelum memicu kebakaran.
Penerapan pendekatan sains mutakhir melalui kombinasi teknologi modifikasi cuaca, analisis citra satelit cuaca, dan dedikasi tim satgas darat ini menjadi bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam melindungi kelestarian paru-paru bumi Nusantara serta mencegah timbulnya bencana kabut asap lintas batas di kawasan regional.