Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham RI) melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) meresmikan pengoperasian 450 unit Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Terpadu secara serentak di 38 provinsi di Indonesia, berpusat di Balai Pertemuan BPHN Cililitan, Jakarta Timur, Jumat pagi (20/11/2026). Peresmian massal ini menjadi wujud nyata amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mewajibkan negara hadir memberikan akses pendampingan advokasi gratis bagi warga miskin dan kelompok marjinal yang menghadapi perkara hukum.

Kepala BPHN memaparkan bahwa ratusan Posbakum baru ini ditempatkan strategis di kantor-kantor kecamatan terpencil, pulau-pulau perbatasan, serta wilayah permukiman padat perkotaan. Di posko ini, masyarakat prasejahtera dapat berkonsultasi secara cuma-cuma mengenai sengketa pertanahan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ketenagakerjaan, hingga pendampingan perkara pidana di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan persidangan pengadilan.

Program bantuan hukum ini menggandeng lebih dari 620 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi dan asosiasi advokat resmi di seluruh tanah air. Para advokat yang bertugas mendapatkan kompensasi operasional langsung dari alokasi anggaran APBN Kemenkumham, sehingga penerima manfaat dijamin tidak dipungut biaya sepeser pun (zero rupiah).

Selain konsultasi tatap muka, BPHN meluncurkan aplikasi konsultasi daring Halo BPHN Mobile yang terhubung dengan posbakum di daerah. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur penerjemah bahasa daerah dan pemandu suara untuk membantu penyandang disabilitas sensorik dalam memahami hak-hak hukum dasar mereka.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyambut positif ekspansi infrastruktur keadilan ini. YLBHI menekankan pentingnya pengawasan independen terhadap standar mutu pendampingan perkara agar advokat yang ditunjuk benar-benar memperjuangkan hak asasi warga secara tuntas, bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif proyek pemerintah.

Kemenkumham menargetkan Posbakum Terpadu ini dapat melayani sedikitnya 180 ribu permohonan konsultasi dan pendampingan perkara hukum masyarakat miskin sepanjang tahun anggaran 2027 mendatang.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam sambutan kuncinya menggarisbawahi bahwa keadilan tidak boleh menjadi barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan berpunya. Kehadiran Pos Bantuan Hukum Terpadu di tingkat kelurahan dan desa merupakan benteng perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, terutama bagi buruh harian, perempuan kepala keluarga, dan masyarakat adat yang kerap berada pada posisi rentan ketika bersengketa dengan korporasi besar atau pihak berkuasa.

Di tingkat operasional, setiap Posbakum diperkuat oleh tenaga paralegal desa yang telah lulus pelatihan kemahiran hukum dasar bersertifikasi BPHN. Para paralegal ini bertugas menjembatani komunikasi awal antara warga yang bermasalah hukum dengan advokat pendamping, melakukan mediasi perdamaian kekeluargaan (restorative justice) untuk perkara-perkara non-pidana berat, serta memberikan edukasi literasi hukum preventif guna mencegah timbulnya konflik agraria horizontal di perdesaan.

Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mengapresiasi terobosan ini dan mengingatkan pemerintah daerah untuk aktif mendukung pembiayaan sarana operasional posbakum melalui alokasi dana desa. Sinergi antara anggaran pusat, komitmen advokat pro bono, dan partisipasi aktif tokoh masyarakat lokal diyakini menjadi kunci keberlanjutan program pemerataan akses keadilan di seluruh pelosok Indonesia.

BPHN juga memastikan bahwa seluruh proses administrasi penerimaan berkas perkara di Posbakum dapat dipantau langsung oleh pelapor melalui sistem barcode tanda terima digital, sehingga transparansi penanganan perkara dapat diakses secara akuntabel tanpa ada celah diskriminasi layanan hukum bagi warga miskin.

Layanan konsultasi di Posbakum ini juga dilengkapi dengan pendampingan psikososial bekerja sama dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak setempat, memberikan rasa aman dan perlindungan menyeluruh bagi korban tindak kekerasan domestik yang membutuhkan perlindungan hukum darurat.