Merujuk publikasi InfoPublik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Sabtu malam di Jakarta, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut secara resmi mengumumkan penambahan penugasan 12 unit armada kapal perintis baru untuk melayani rute kepulauan terluar di wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat Daya. Penempatan armada ini dilaksanakan guna mengantisipasi lonjakan arus penumpang dan distribusi bahan pokok menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru 2026/2027.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub memaparkan bahwa armada kapal perintis jenis Sabuk Nusantara berbobot 1.200 hingga 2.000 gross tonnage (GT) ini dilengkapi dengan fasilitas kamar penumpang berpendingin udara, poliklinik kesehatan darurat, ruang palka kargo logistik berkapasitas 250 ton, serta perlengkapan keselamatan pelayaran mutakhir berstandar konvensi keselamatan jiwa di laut (SOLAS) internasional.
Rute pelayaran perintis ini menjangkau pelabuhan-pelabuhan kecil di pulau-pulau perbatasan dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang tidak disinggahi oleh kapal niaga komersial reguler, seperti Kepulauan Babar, Tanimbar, Aru, Banda Neira, Pulau Morotai, hingga rute pedalaman pesisir Asmat dan Mappi. Keberadaan trayek laut bersubsidi Public Service Obligation (PSO) ini menjamin mobilitas ribuan warga kepulauan dapat terlayani dengan tarif tiket yang sangat terjangkau.
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni selaku operator penugasan mengonfirmasi bahwa seluruh armada kapal perintis telah tuntas menjalani uji petik kelaikan laut (*ramp check*) menyeluruh oleh inspektur keselamatan kapal di pangkalan galangan Surabaya dan Ambon. Komponen mesin induk, radar navigasi GPS satelit, sekoci penyelamat otomatis (*inflatable liferaft*), dan alat pemadam kebakaran kapal dipastikan berfungsi dalam kondisi prima 100 persen.
Pemerintah daerah di wilayah Maluku dan Papua menyambut antusias penguatan armada laut perintis ini sebagai penyelamat nadi perekonomian masyarakat kepulauan. Ketersediaan ruang muat kargo yang luas pada kapal perintis sangat krusial dalam memasok komoditas pangan pokok beras, gula, minyak goreng, serta bahan bangunan ke pulau-pulau terpencil tanpa memicu lonjakan disparitas harga logistik.
Kemenhub menegaskan komitmennya untuk terus mewujudkan asas keadilan konektivitas transportasi laut nasional. Melalui kehadiran negara di pulau-pulau terdepan batas samudra, keselamatan perjalanan mudik dan kebahagiaan seluruh keluarga nusantara di pelosok timur Indonesia dijamin terlindungi secara aman, nyaman, dan bermartabat. Pengerahan armada kapal perintis berbobot mati 1.200 hingga 2.000 gross tonnage (GT) ini dilengkapi dengan fasilitas kabin penumpang yang nyaman, ruang penyimpanan kargo berpendingin (cold storage) untuk komoditas perikanan nelayan lokal, serta peralatan keselamatan maritim modern berstandar konvensi keselamatan jiwa di laut (SOLAS). Setiap kapal dipastikan membawa sekoci penyelamat modern, jaket pelampung bersertifikat, dan perangkat komunikasi darurat berbasis satelit maritim. Langkah ini diambil untuk menjamin perlindungan maksimal bagi warga kepulauan yang mengandalkan moda transportasi laut sebagai satu-satunya urat nadi mobilitas antarpulau.
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub menambahkan bahwa jadwal pelayaran kapal perintis telah diselaraskan secara sistematis dengan jadwal kedatangan kapal penumpang reguler berkapasitas besar milik PT Pelni di pelabuhan-pelabuhan pangkalan induk, seperti Ambon, Tual, Saumlaki, Sorong, dan Jayapura. Integrasi jadwal antarmoda laut ini dirancang untuk memangkas waktu tunggu penumpang dan mempercepat distribusi muatan kebutuhan pokok masyarakat ke pulau-pulau 3TP (Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan), sehingga disparitas harga komoditas penting dapat ditekan seminimal mungkin menjelang pergantian tahun.
Kementerian Perhubungan juga menggandeng pemerintah daerah setempat, syahbandar pelabuhan, dan BMKG Maritim untuk memastikan pengawasan ketat terhadap faktor cuaca dan kelaiklautan kapal sebelum Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diterbitkan. Para nakhoda diinstruksikan untuk tidak memaksakan pelayaran apabila ketinggian gelombang laut di perairan Laut Maluku atau Samudra Pasifik utara Papua melebihi batas toleransi keselamatan kapal. Melalui kehadiran armada perintis yang tangguh ini, negara hadir nyata dalam merajut konektivitas dan keadilan logistik bagi seluruh rakyat di batas timur khatulistiwa.