Merujuk publikasi statistik perbankan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dirilis pada Sabtu malam di Jakarta, fungsi intermediasi industri perbankan nasional terus menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang sangat kuat. Total penyaluran kredit perbankan nasional pada kuartal berjalan tumbuh sebesar 11,92 persen secara tahunan (year-on-year) mencapai Rp7.840 triliun, melampaui target proyeksi batas atas otoritas sebesar 11 persen.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK memaparkan bahwa pertumbuhan kredit disokong oleh tingginya permintaan pembiayaan pada sektor-sektor produktif, dipimpin oleh kredit modal kerja sektor industri pengolahan (manufaktur) yang melonjak 13,4 persen, sektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh 11,2 persen, serta kredit investasi untuk pembangunan infrastruktur energi terbarukan dan hilirisasi mineral yang tumbuh 12,8 persen. Penyaluran kredit ke segmen UMKM juga tumbuh positif di level 9,6 persen didorong oleh optimalisasi skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Kualitas aset perbankan nasional dilaporkan berada dalam posisi yang sangat terjaga dan sehat. Rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) gross perbankan tercatat melandai ke level 2,18 persen dengan rasio NPL net berada pada posisi 0,76 persen. Di samping itu, tingkat pencadangan kerugian kredit (NPL coverage ratio) berada pada posisi yang sangat tebal di atas 210 persen, mencerminkan kehati-hatian perbankan yang tinggi dalam memitigasi potensi risiko gagal bayar debitur.
Likuiditas perbankan nasional dilaporkan berada dalam kondisi yang sangat melimpah ruah, didukung oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 8,4 persen menjadi Rp8.920 triliun. Rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing tercatat sebesar 114,2 persen dan 25,6 persen, jauh di atas ambang batas ketentuan regulator sebesar 50 persen dan 10 persen.
Ketahanan permodalan industri perbankan nasional juga tercatat sebagai salah satu yang terkuat di kawasan Asia Tenggara, dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) berada pada level 26,4 persen. Tingginya bantalan modal ini memberikan ruang ekspansi kredit yang sangat leluasa bagi perbankan nasional untuk terus membiayai proyek-proyek strategis pemerintah dan kebutuhan belanja modal korporasi domestik hingga penutupan tahun anggaran 2026.
OJK menegaskan akan terus memperkuat pengawasan terintegrasi dan mendorong perbankan meningkatkan efisiensi operasional melalui percepatan transformasi digital. Sinergi yang solid antara perbankan yang sehat dan stabilitas makroekonomi nasional diyakini menjadi pilar utama dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,1 hingga 5,3 persen secara berkelanjutan. Pertumbuhan ekspansi kredit yang kuat ini juga didukung oleh kondisi likuiditas perbankan yang tetap sangat memadai. Berdasarkan data regulator keuangan, rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing tercatat bertengger kokoh di level 112,4 persen dan 25,6 persen, jauh melampaui ambang batas ketentuan regulasi minimum yang masing-masing dipatok pada angka 50 persen dan 10 persen. Ketersediaan bantalan likuiditas yang tebal tersebut memberikan keleluasaan optimal bagi perbankan komersial untuk terus mengalirkan pembiayaan produktif ke sektor manufaktur, pertanian modern, serta rantai pasok hilirisasi energi terbarukan tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian.
Sementara itu, dari sudut pandang profitabilitas dan daya tahan modal industri, rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) industri perbankan nasional tercatat bertahan kokoh pada level 26,8 persen. Permodalan yang sangat solid ini berfungsi sebagai perisai penyerap risiko yang tangguh dalam menghadapi ketidakpastian dinamika makroekonomi global serta fluktuasi suku bunga acuan internasional. Di samping itu, perbankan nasional juga aktif meningkatkan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) secara konservatif untuk memastikan setiap potensi pemburukan portofolio pembiayaan dapat dimitigasi sejak dini.
OJK menegaskan akan terus memperkuat koordinasi pengawasan berbasis risiko yang terintegrasi bersama Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam koridor Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Regulator mendorong lembaga intermediasi perbankan untuk memperluas pembiayaan hijau (green financing) serta akselerasi transformasi digital perbankan yang aman dari ancaman kejahatan siber finansial. Dengan fondasi ketahanan finansial yang kokoh, sektor jasa keuangan nasional diyakini mampu terus menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju akhir tahun 2026.