Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI) secara resmi mengumumkan hasil akhir seleksi wawancara terbuka Calon Hakim Agung (CHA) dan Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia serta Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung untuk tahun anggaran 2026, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis petang (19/11/2026). Dari puluhan peserta yang mengikuti serangkaian tes intensif sejak pertengahan tahun, sebanyak 18 kandidat terbaik dinyatakan memenuhi kualifikasi integritas kepribadian, rekam jejak tanpa cela, serta kompetensi teknis yudisial yang mendalam.
Ketua Komisi Yudisial didampingi jajaran Komisioner Bidang Rekrutmen Hakim menjelaskan bahwa proses seleksi tahun ini menerapkan standar transparansi tertinggi. Setiap sesi wawancara disiarkan langsung melalui kanal video publik dan melibatkan masukan aktif dari masyarakat sipil, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna menelusuri LHKPN serta profil kepatuhan finansial masing-masing kandidat.
Dari 18 nama yang dinyatakan lulus seleksi akhir KY tersebut, alokasi penempatan terdiri atas 8 calon hakim agung kamar pidana, 4 calon hakim agung kamar perdata, 3 calon hakim agung kamar agama, serta 3 calon hakim ad hoc perkara Tipikor dan HAM. Seluruh kandidat terpilih dinilai memiliki pandangan hukum yang visioner dalam menegakkan prinsip imparsialitas, keadilan substantif, serta penguasaan terhadap perkembangan kejahatan siber transnasional yang semakin kompleks.
Selanjutnya, berkas profil lengkap ke-18 kandidat akan diserahkan secara resmi oleh pimpinan Komisi Yudisial kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) pada awal pekan mendatang. Komisi III DPR RI nantinya akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) guna menetapkan nama-nama yang disetujui untuk kemudian disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI sebelum dilantik resmi oleh Presiden RI.
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia memberikan catatan positif terhadap proses seleksi yang dilakukan KY. Keterbukaan publik dalam menguji argumentasi hukum para calon dinilai sangat efektif untuk menyaring figur-figur hakim agung berintegritas tinggi yang mampu mengembalikan marwah wibawa benteng keadilan tertinggi di Indonesia.
Pimpinan KY berharap DPR RI dapat menjaring hakim-hakim agung yang benar-benar berkomitmen mengikis mafia peradilan, mempercepat penyelesaian kasasi dan peninjauan kembali, serta memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan di seluruh pelosok Nusantara.
Juru Bicara Komisi Yudisial menambahkan bahwa seleksi tahun 2026 ini memberikan penekanan khusus pada pemahaman para kandidat mengenai prinsip keadilan restoratif dan hukum lingkungan hidup. Kebutuhan akan hakim agung yang memiliki perspektif progresif dalam menangani sengketa kejahatan korporasi terhadap sumber daya alam serta kejahatan siber lintas negara dinilai sangat mendesak menyusul meningkatnya jumlah perkara kasasi yang masuk ke Mahkamah Agung dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) mengingatkan Dewan Perwakilan Rakyat agar proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI nanti benar-benar fokus pada pengujian integritas moral serta visi reformasi birokrasi peradilan dari para kandidat, bukan sekadar kompromi politik praktis. Publik menaruh harapan besar agar kursi-kursi hakim agung yang kosong diisi oleh sosok negarawan hukum sejati yang tidak memiliki keterikatan kepentingan sempit dengan kelompok politik mana pun.
Selain pengujian kompetensi teknis, Komisi Yudisial memastikan bahwa rekam jejak perilaku sosial para kandidat di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan organisasi profesi hakim telah ditelusuri secara mendalam. Pendekatan investigasi lapangan menyeluruh ini menjadi jaminan bahwa figur yang diusulkan ke Senayan merupakan representasi dari para yuris terbaik bangsa yang berakhlak mulia serta tahan terhadap segala bentuk godaan gratifikasi.