Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang berlangsung selama dua hari di Jakarta resmi mengumumkan keputusan kebijakan moneter terbarunya pada Kamis petang (19/11/2026). Bank sentral memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate pada level 6,00 persen. Sejalan dengan itu, suku bunga Deposit Facility tetap dipatok pada level 5,25 persen, dan suku bunga Lending Facility dipertahankan pada kisaran 6,75 persen. Keputusan ini diambil secara cermat dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global, arah suku bunga bank sentral dunia, serta urgensi menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di pasar valuta asing.

Gubernur Bank Indonesia dalam konferensi pers bulanan memaparkan bahwa keputusan mempertahankan BI-Rate merupakan langkah moneter yang konsisten (pre-emptive dan forward looking). Tujuannya adalah untuk memastikan ekspektasi inflasi nasional tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen untuk tahun 2026 dan 2027. Selain itu, kebijakan suku bunga ini difokuskan untuk memperkuat daya tarik imbal hasil aset keuangan domestik guna mendorong berlanjutnya aliran masuk modal asing (capital inflows) di tengah ketidakpastian pasar finansial global.

Bank sentral mencatat bahwa nilai tukar Rupiah menunjukkan resiliensi yang memuaskan di tengah volatilitas indeks dolar AS. Penguatan bauran instrumen moneter pro-market, khususnya melalui penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), terbukti efektif memperdalam pasar uang domestik. Hingga pertengahan November 2026, total kepemilikan non-residen pada instrumen moneter BI terus meningkat secara konsisten.

Di sisi lain, kebijakan makroprudensial Bank Indonesia tetap diarahkan akomodatif (pro-growth) guna mendorong intermediasi perbankan. Pertumbuhan kredit perbankan nasional tercatat tumbuh solid di level 10,8 persen secara tahunan (year-on-year), didorong oleh ekspansi kredit korporasi dan konsumsi rumah tangga yang tetap kuat. BI terus memperluas insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) kepada bank-bank yang aktif menyalurkan pembiayaan ke sektor hilirisasi hilir, perumahan rakyat, dan transisi ekonomi hijau.

Ekonom senior dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI menilai keputusan BI mempertahankan suku bunga merupakan langkah yang sangat terukur. Di tengah transisi kepemimpinan domestik dan fluktuasi komoditas global, kepastian kebijakan moneter adalah jangkar utama yang menenangkan persepsi para pelaku usaha dan investor institusi.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mempererat koordinasi kebijakan moneter bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS guna mengawal pertumbuhan ekonomi nasional yang berdaya tahan dan inklusif.

Gubernur Bank Indonesia dalam penjelasannya menambahkan bahwa ketahanan eksternal ekonomi Indonesia tetap solid tercermin dari posisi cadangan devisa nasional yang berada di atas 150 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi ini berada jauh di atas standar kecukupan internasional sebesar 3 bulan impor. Selain itu, transaksi berjalan Indonesia tetap terkendali dalam defisit yang rendah berkat kinerja surplus neraca perdagangan nonmigas yang berkesinambungan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan bahwa stabilitas suku bunga acuan BI-Rate memberikan kepastian yang sangat berharga bagi dunia usaha dalam menyusun rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) menyongsong tahun anggaran 2027. Pelaku industri manufaktur dan perdagangan menyambut baik kestabilan nilai tukar Rupiah karena membantu memitigasi risiko biaya impor bahan baku serta menjaga daya beli masyarakat di tengah momentum peningkatan konsumsi akhir tahun.

Bank sentral juga terus memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Langkah sinergis ini terbukti ampuh meredam tekanan inflasi pangan bergejolak (volatile food) di pasar-pasar tradisional, sehingga inflasi umum tetap terkunci rapat dalam rentang sasaran yang ditetapkan pemerintah.