Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi menerbitkan regulasi pengawasan terbaru berupa Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) tentang Penerapan Tata Kelola Manajemen Risiko dan Standarisasi Penilaian Kelayakan Kredit (Credit Scoring) bagi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI/Fintech P2P Lending), di Jakarta, Kamis petang (19/11/2026). Aturan ketat ini diterbitkan sebagai langkah mitigasi komprehensif untuk mencegah jeratan utang berlebih (over-indebtedness) pada konsumen serta memangkas rasio tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90).
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK menegaskan bahwa seluruh platform berizin wajib mengintegrasikan API mereka secara langsung ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Melalui integrasi ini, batas maksimal pinjaman nasabah ditetapkan secara proporsional tidak boleh melebihi 30 persen dari penghasilan bulanan resmi yang terverifikasi, serta membatasi pendanaan maksimal hanya dari dua penyelenggara platform sekaligus.
Regulasi ini juga melarang keras praktik penilaian kredit berbasis data invasif, seperti akses ilegal ke nomor kontak telepon genggam nasabah, galeri foto, atau riwayat pesan instan. Sebagai gantinya, platform fintech lending diwajibkan menggunakan penyedia penilaian kredit inovatif (Innovative Credit Scoring/ICS) yang telah terdaftar resmi di OJK, yang memanfaatkan rekam jejak pembayaran tagihan utilitas listrik, riwayat transaksi niaga elektronik (e-commerce), dan data perpajakan.
Bagi penyelenggara yang melanggar ketentuan tata kelola penilaian kredit ini, OJK menyiapkan sanksi administratif berjenjang, mulai dari peringatan tertulis, pembekuan kegiatan penyaluran kredit baru, hingga pencabutan izin usaha secara permanen. OJK menargetkan implementasi sistem ini mampu menekan rasio kredit macet industri fintech di bawah level 2,5 persen pada akhir semester pertama 2027.
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyatakan kesiapannya untuk mematuhi seluruh klausul dalam SEOJK baru tersebut. Menurut pelaku industri, standarisasi penilaian kredit justru akan meningkatkan kualitas aset pinjaman, memperluas minat perbankan konvensional untuk bertindak sebagai pemberi dana institusional (institutional lender), serta memulihkan reputasi industri pinjol di mata publik.
OJK juga mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa legalitas platform pembiayaan digital dan memanfaatkan pinjaman secara bijak hanya untuk kebutuhan produktif modal usaha, bukan untuk konsumsi impulsif ataupun aktivitas judi daring yang merusak stabilitas finansial keluarga.
Direktur Pengawasan Fintech OJK menambahkan bahwa pengetatan regulasi ini juga mencakup kewajiban bagi seluruh platform pinjaman daring untuk menerapkan sistem edukasi konsumen terpadu sebelum calon peminjam menandatangani perjanjian pinjaman digital. Setiap peminjam diwajibkan membaca dan menyetujui simulasi tabel angsuran yang merinci secara transparan pokok pinjaman, bunga harian maksimal 0,3 persen, biaya layanan administrasi, serta konsekuensi pelaporan data ke SLIK jika terjadi keterlambatan pembayaran cicilan.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memberikan dukungan penuh terhadap penerbitan SEOJK baru ini. YLKI menilai pembatasan rasio cicilan maksimal 30 persen dari penghasilan bulanan serta larangan keras pengaksesan data kontak ponsel merupakan kemenangan nyata bagi perlindungan hak privasi dan kesejahteraan finansial masyarakat. Langkah tegas ini diharapkan dapat membersihkan citra industri teknologi finansial dari stigma rentenir daring serta menghentikan praktik intimidasi dalam proses penagihan utang.
OJK juga menginstruksikan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) untuk terus melakukan patroli siber harian guna memblokir situs web dan aplikasi pinjol ilegal yang kerap memanfaatkan celah kelengahan masyarakat berpenghasilan rendah dengan iming-iming pencairan dana instan tanpa syarat.