Merujuk publikasi statistik moneter resmi Bank Indonesia (BI) yang dihimpun pada Selasa siang, posisi cadangan devisa Republik Indonesia tercatat berada pada level yang sangat tangguh sebesar 149,8 miliar dolar AS. Besaran cadangan devisa tersebut mengalami peningkatan berkelanjutan jika dibandingkan dengan posisi pada akhir periode sebelumnya, ditopang oleh penerimaan pajak sektor ekspor dan penarikan pinjaman luar negeri pemerintah yang terencana secara prudent.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia menjelaskan bahwa posisi cadangan devisa pada saat ini setara dengan pembiayaan 6,5 bulan kegiatan impor atau 6,3 bulan impor beserta pembayaran utang luar negeri jangka pendek pemerintah. Angka ketahanan ini berada jauh melampaui ambang batas standar kecukupan internasional yang ditetapkan Dana Moneter Internasional (IMF), yakni sekitar 3 bulan kebutuhan impor.

Bank sentral menilai bahwa ketahanan cadangan devisa yang sangat memadai ini mampu menjadi bantalan moneter (monetary cushion) yang kokoh dalam mendukung ketahanan sektor eksternal, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari potensi gejolak pasar finansial global, serta memelihara stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan secara terpadu. Likuiditas valas yang kuat juga mempertebal keyakinan pelaku pasar terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Penguatan cadangan devisa ini didorong oleh berlanjutnya tren surplus neraca perdagangan komoditas bernilai tambah hasil hilirisasi mineral, seperti nikel dan bauksit, serta ekspor minyak kelapa sawit olahan. Selain itu, kebijakan kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri yang diterapkan pemerintah bersama otoritas perbankan nasional telah menunjukkan efektivitas tinggi dalam mengendapkan dana valuta asing di sistem keuangan domestik.

Gubernur Bank Indonesia dalam pernyataannya menegaskan bahwa bank sentral akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran guna memitigasi transmisi volatilitas eksternal. Kerja sama moneter bilateral melalui penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal (Local Currency Transactions/LCT) bersama negara-negara mitra dagang di Asia seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan juga terus diperluas demi mengurangi ketergantungan berlebih terhadap mata uang tunggal dunia.

Dengan prospek ekspor yang tetap terjaga dan aliran masuk modal investasi asing langsung (FDI) yang konsisten masuk ke proyek-proyek infrastruktur hijau, Bank Indonesia memandang cadangan devisa nasional ke depan akan tetap memadai untuk menopang ketahanan ekonomi jangka panjang dan menjaga stabilitas sistem keuangan domestik. Kepala Departemen Pengelolaan Devisas Bank Indonesia menambahkan bahwa stabilitas likuiditas cadangan devisa juga dipengaruhi oleh portofolio instrumen moneter valas inovatif yang diterbitkan bank sentral, seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Daya tarik imbal hasil yang kompetitif dan kredibilitas tata kelola moneter Indonesia berhasil menggaet aliran modal investasi asing jangka menengah ke dalam instrumen-instrumen tersebut.

Koordinasi erat antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terbukti efektif dalam memitigasi dampak ketidakpastian geopolitik global dan fluktuasi harga komoditas energi dunia. KSSK secara teratur menggelar simulasi uji ketahanan (stress test) industri perbankan terhadap skenario pelemahan ekonomi global dan lonjakan suku bunga luar negeri.

Hasil asesmen KSSK menunjukkan bahwa rasio kecukupan modal (CAR) perbankan nasional berada pada tingkat yang sangat aman di atas 26 persen dengan rasio kredit bermasalah (NPL) gross di bawah 2,2 persen. Ketahanan perbankan yang kokoh berpadu dengan ketersediaan cadangan devisa yang tebal memberikan ruang yang sangat leluasa bagi otoritas moneter untuk terus melonggarkan intermediasi kredit perbankan ke sektor-sektor riil prioritas pencipta lapangan kerja.