Melansir warta resmi LKBN ANTARA pada Selasa siang, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia secara serentak menginstruksikan seluruh Balai Besar dan Loka POM di 38 provinsi untuk menggelar operasi intensifikasi pengawasan keamanan produk pangan olahan. Langkah proaktif ini dilaksanakan guna melindungi konsumen dari peredaran produk kedaluwarsa, pangan tanpa izin edar (TIE), serta produk pangan yang rusak kemasannya menjelang lonjakan konsumsi masyarakat pada periode libur Natal dan Tahun Baru.
Kepala BPOM dalam konferensi pers di Jakarta menjelaskan bahwa pengawasan difokuskan pada sarana peredaran hulu ke hilir, mencakup fasilitas importir bahan baku pangan, distributor resmi, gudang logistik modern, pasar swalayan, hingga pedagang eceran di pasar tradisional. Pengawasan ketat juga menyasar platform e-commerce dan gudang fulfillment logistik guna mencegah masuknya produk makanan kemasan ilegal dari luar negeri.
Dalam razia terpadu tahap awal yang dilakukan sepekan terakhir, petugas pengawas telah memeriksa lebih dari 1.850 sarana distribusi pangan di berbagai kota besar. Dari hasil inspeksi tersebut, ditemukan sekitar 4,2 persen produk tidak memenuhi ketentuan (TMK), yang didominasi oleh kemasan kaleng penyok, label informasi kedaluwarsa yang pudar atau dimanipulasi, serta makanan impor tanpa nomor registrasi izin edar BPOM RI MD atau ML.
Petugas laboratorium keliling BPOM juga mengambil sampel acak makanan siap saji dan olahan ringan untuk diuji cepat terhadap kandungan bahan kimia berbahaya yang dilarang, seperti formalin, boraks, pewarna tekstil Rhodamin B, dan kuning metanil. Produk-produk yang terbukti berbahaya langsung disita dan dimusnahkan di tempat, sedangkan pemilik sarana distribusi yang membandel dikenai sanksi administratif hingga ancaman pidana perlindungan konsumen.
BPOM terus mengedukasi masyarakat konsumen untuk selalu menerapkan prinsip 'Cek KLIK' (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli atau mengonsumsi setiap produk makanan dan minuman kemasan. Konsumen juga diajak memanfaatkan fitur pindai barcode pada aplikasi BPOM Mobile untuk memverifikasi keaslian izin edar produk secara instan melalui ponsel pintar.
Dengan langkah pengawasan terpadu lintas sektor bersama kepolisian dan kementerian perdagangan, BPOM berkomitmen memastikan seluruh rantai pasok pangan nasional bebas dari zat beracun dan aman dikonsumsi. Upaya ini merupakan wujud nyata perlindungan hak dasar masyarakat atas produk konsumsi yang higienis dan bermutu tinggi. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM memaparkan bahwa petugas di lapangan juga memperketat pengawasan terhadap komoditas parsel atau hampers makanan yang lazim beredar menjelang perayaan hari besar keagamaan dan pergantian tahun. Pelaku usaha dilarang keras mengemas produk makanan yang mendekati batas kedaluwarsa (kurang dari 6 bulan) atau mencampur produk yang tidak memiliki label komposisi berbahasa Indonesia yang sah ke dalam kemasan bingkisan.
BPOM bekerja sama dengan platform lokapasar digital terkemuka dan asosiasi e-commerce Indonesia (idEA) untuk menerapkan sistem pemblokiran otomatis (takedown) terhadap tautan penjualan produk pangan ilegal atau obat tradisional berbahaya yang dipromosikan secara menyesatkan. Ribuan tautan lapak daring yang melanggar aturan telah berhasil ditutup secara permanen sebagai bagian dari operasi siber perlindungan konsumen digital.
Di samping tindakan represif penyitaan dan penegakan hukum, BPOM secara masif menggelar bimbingan teknis cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) bagi ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kuliner di berbagai sentra kuliner daerah. Melalui pendampingan izin edar yang mudah, murah, dan cepat, BPOM mendorong UMKM pangan nusantara untuk terus naik kelas dengan mematuhi standar higienitas dan keamanan pangan berkelas dunia.
Posko pengaduan konsumen juga dibuka 24 jam melalui saluran teleponHaloBPOM dan akun media sosial resmi, memudahkan masyarakat melaporkan peredaran produk pangan mencurigakan secara cepat dan aman demi melindungi kesehatan generasi penerus bangsa.