Berdasarkan laporan warta kesehatan LKBN ANTARA pada Jumat pagi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia memperkuat koordinasi terpadu bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dalam rangka pengawasan impor bahan baku obat (Active Pharmaceutical Ingredients/API). Kebijakan pengawasan diperketat di pelabuhan laut utama dan bandara kargo internasional, mencakup Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, serta Bandara Soekarno-Hatta.
Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM menegaskan bahwa pengetatan ini difokuskan pada kewajiban verifikasi digital terhadap dokumen Sertifikat Analisis (Certificate of Analysis/CoA) dan Surat Keterangan Impor (SKI) Border. Setiap kontainer bahan baku obat kimia sintetis, pelarut farmasi cair (seperti propilen glikol dan gliserin), serta zat biologis aktif wajib melalui uji sampling laboratorium acak sebelum mendapatkan izin keluar pelabuhan.
Pemeriksaan ketat ini ditujukan untuk memastikan tidak adanya cemaran berbahaya seperti etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang melebihi batas toleransi toksikologi Farmakope Indonesia. BPOM mewajibkan seluruh industri farmasi pemegang izin edar untuk melakukan pengujian ulang (re-testing) secara mandiri terhadap setiap drum bahan baku yang tiba di gudang pabrik sebelum masuk ke lini produksi obat sirup atau tablet.
Dalam pengawasan kepabeanan selama kuartal terakhir, tim gabungan BPOM dan Bea Cukai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sedikitnya 8,5 ton bahan baku kimia obat tanpa dokumen perizinan resmi impor yang mencoba masuk melalui pelabuhan tidak resmi di pesisir timur Sumatra. Kasus ini telah dinaikkan ke tahap penyidikan pidana perlindungan konsumen dan kesehatan publik guna menjerat aktor penyelundup utama.
Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia (GP Farmasi) menyambut positif pengawasan terpadu ini demi menjamin marwah dan kualitas obat-obatan buatan industri dalam negeri. Pengusaha farmasi berkomitmen menjaga kepatuhan terhadap pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) secara menyeluruh dari hulu rantai pasok hingga sediaan obat tiba di apotek dan rumah sakit.
BPOM menegaskan bahwa perlindungan kesehatan masyarakat merupakan prioritas mutlak yang tidak dapat dikompromikan. Sinergi yang solid antara regulator pengawas obat, aparat penegak hukum kepabeanan, dan industri farmasi nasional dipandang sebagai pilar utama dalam memastikan seluruh pasokan obat yang dikonsumsi rakyat Indonesia aman, berkhasiat, dan bermutu tinggi. Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) BPOM memaparkan bahwa fasilitas laboratorium pengujian pabean kini diperkuat dengan instrumen kromatografi gas spektrometri massa (GC-MS) portabel berteknologi tinggi. Instrumen mutakhir ini mampu mendeteksi keberadaan cemaran kimia toksik dalam pelarut farmasi hingga tingkat konsentrasi serendah bagian per juta (part per million/ppm) hanya dalam waktu pengujian kurang dari 30 menit di area dermaga pelabuhan.
BPOM juga terus memperbarui daftar hitam (blacklist) produsen dan eksportir bahan baku kimia farmasi global yang terbukti memiliki riwayat pemalsuan sertifikat analisis mutu atau mengekspor bahan baku obat yang tidak memenuhi standar Farmakope internasional. Perusahaan importir farmasi dalam negeri yang berani bertransaksi dengan produsen dalam daftar hitam tersebut akan langsung dikenai sanksi pencabutan izin impor dan pembekuan nomor izin edar produknya.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengapresiasi ketegasan sinergi pengawasan BPOM dan Bea Cukai dalam menjaga gerbang perbatasan negara. Langkah preventif yang ketat ini menjadi benteng pertahanan utama dalam menjamin ketahanan farmasi nasional dan melindungi generasi masa depan bangsa dari ancaman penyakit gagal ginjal akut maupun komplikasi medis berbahaya lainnya.
Selain penindakan represif di perbatasan, BPOM memfasilitasi program pendampingan teknis bagi industri kimia dasar lokal untuk memproduksi bahan baku obat mandiri di dalam negeri. Melalui insentif pemotongan pajak ganda (super tax deduction) untuk kegiatan riset dan pengembangan, pemerintah menargetkan kemandirian bahan baku farmasi nasional dapat meningkat signifikan dalam mengurangi ketergantungan impor.