Berdasarkan siaran pers Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dipublikasikan melalui kanal berita Sehat Negeriku pada Rabu pagi, pemerintah secara serentak menggerakkan Pekan Imunisasi Kejar Nasional Terpadu 2026. Program kesehatan preventif berskala nasional ini menargetkan pemberian vaksinasi lengkap kepada sedikitnya 1,2 juta anak balita yang belum mendapatkan dosis imunisasi dasar secara lengkap di ratusan kabupaten/kota berstatus cakupan imunisasi rendah.
Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes menjelaskan bahwa intervensi imunisasi kejar ini difokuskan pada pemberian vaksin Polio tetes (bOPV), Polio suntik (IPV dosis 1 dan 2), vaksin DPT-HB-Hib untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, serta vaksin Campak-Rubela (MR). Langkah proaktif ini diambil guna mencegah timbulnya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) di tengah dinamika mobilitas penduduk antarwilayah yang tinggi.
Kemenkes mengidentifikasi bahwa hambatan geografis di wilayah terpencil, kepulauan terluar, serta beredarnya misinformasi dan mitos hoaks di media sosial mengenai efek samping vaksin masih menjadi faktor penghambat tercapainya kekebalan kelompok (herd immunity) di beberapa kantong komunitas pedesaan. Untuk mengatasi kendala tersebut, Kemenkes mengerahkan ribuan kader posyandu terlatih dan armada tenaga medis puskesmas keliling untuk menyisir balita sasaran secara jemput bola dari rumah ke rumah (sweeping).
Program imunisasi ini juga berkolaborasi erat dengan tokoh agama, pemuka adat lokal, serta Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) guna memberikan pemahaman edukatif kepada para orang tua mengenai keamanan dan kehalalan vaksin. Seluruh vaksin yang digunakan dalam program imunisasi nasional ini diproduksi oleh BUMN farmasi Bio Farma yang telah mengantongi sertifikasi mutu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Pencatatan data imunisasi anak kini dilakukan secara terintegrasi dan real-time melalui aplikasi Sistem Informasi Imunisasi Terpadu (Simuntun) yang terhubung ke rekam medis SatuSehat Mobile orang tua. Sertifikat imunisasi digital akan terbit secara otomatis setelah anak menerima suntikan, memudahkan para orang tua memantau jadwal vaksinasi lanjutan dan menjadi prasyarat penting administrasi kesehatan pendaftaran sekolah dasar di masa mendatang.
Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF menyambut positif komitmen tinggi pemerintah Indonesia dalam memulihkan cakupan imunisasi rutin pascapandemi. Kemenkes mengimbau kepada seluruh keluarga yang memiliki anak usia di bawah lima tahun untuk segera membawa putra-putrinya ke posyandu, puskesmas, atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat demi membentengi generasi masa depan bangsa dari ancaman disabilitas dan penyakit menular berbahaya. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes menekankan bahwa keberhasilan imunisasi kejar ini sangat bergantung pada partisipasi aktif para orang tua dalam memeriksa buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Para petugas kesehatan puskesmas telah diinstruksikan untuk memberikan pelayanan vaksinasi tanpa memungut biaya apa pun dan tidak menolak anak yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan atau KTP domisili setempat, demi menjamin asas keadilan akses layanan kesehatan universal bagi setiap anak bangsa.
Kemenkes juga melengkapi pos-pos imunisasi di daerah terpencil dengan fasilitas rantai dingin vaksin (vaccine cold chain) berbasis tenaga surya mandiri yang mampu mempertahankan suhu vaksin stabil pada rentang 2 hingga 8 derajat Celcius selama lebih dari 72 jam tanpa aliran listrik PLN. Teknologi pendingin hijau ini menjamin potensi dan efikasi vaksin tetap terjaga sempurna hingga disuntikkan kepada balita di pelosok pedalaman Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara.
Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak menunda pemberian imunisasi dasar dan booster bagi balita. Imunisasi terbukti secara ilmiah sebagai intervensi kesehatan masyarakat yang paling hemat biaya dan efektif dalam menurunkan angka kematian bayi serta mencegah komplikasi kelumpuhan fisik permanen akibat virus polio di masa depan.