Melansir warta resmi LKBN ANTARA pada Kamis malam, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia menggelar konferensi pers pengungkapan hasil Operasi Terpadu Pengawasan Kosmetik Berbahaya Nasional. Dalam operasi penindakan yang dilakukan serentak di 12 kota besar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) BPOM menyita lebih dari 45 ribu paket sediaan kosmetik pemutih wajah ilegal dari 18 varian produk yang terbukti mengandung bahan kimia dilarang berbahaya.
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM menjelaskan bahwa dari hasil pengujian laboratorium terakreditasi, produk-produk tersebut positif dicemari senyawa merkuri berkonsentrasi tinggi serta hidrokuinon dan asam retinoat melebihi ambang batas keamanan medis. Penggunaan merkuri dalam kosmetik dilarang secara mutlak dalam regulasi kesehatan internasional karena bersifat karsinogenik (pemicu kanker kulit), menyebabkan kerusakan permanen pada ginjal dan sistem saraf, serta menimbulkan gangguan perkembangan janin jika terserap kulit ibu hamil.
Sementara itu, senyawa hidrokuinon merupakan bahan obat keras yang pemakaiannya hanya diperbolehkan melalui resep dan pengawasan dokter spesialis dermatologi untuk terapi hiperpigmentasi terbatas. Pemakaian krim bermerkuri atau berhidrokuinon bebas tanpa izin edar sering kali memberikan efek putih instan dalam hitungan hari, namun dalam jangka waktu beberapa bulan akan memicu penipisan lapisan epidermis kulit, rasa terbakar, iritasi akut, hingga munculnya flek hitam permanen (okronosis eksogen) yang sulit dipulihkan kembali.
Modus operandi peredaran kosmetik ilegal ini mayoritas dilakukan secara daring melalui lokapasar e-commerce dan media sosial dengan mengklaim sebagai 'krim racikan dokter kecantikan' atau 'skincare herbal alami berlabel BPOM fiktif'. Sebagian besar produk dikemas dalam wadah polos tanpa nomor registrasi izin edar (NIE), tanpa tanggal kedaluwarsa, dan tidak mencantumkan nama pabrik produsen yang sah.
BPOM bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta asosiasi e-commerce (idEA) telah melakukan pemutusan akses tautan (takedown) terhadap 3.200 akun toko daring yang memasarkan produk-produk berbahaya tersebut. Dua orang pemilik gudang distribusi kosmetik ilegal di wilayah Tangerang dan Surabaya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 435 jo. Pasal 138 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman penjara hingga 12 tahun serta denda maksimal Rp5 miliar.
BPOM terus mengedukasi para konsumen, khususnya generasi muda wanita, untuk tidak mudah tergiur oleh promosi hasil pemutih kulit instan yang tidak masuk akal. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa izin edar produk secara mandiri dengan memindai kode batang (barcode) kemasan melalui aplikasi ponsel pintar BPOM Mobile demi menjaga kesehatan kulit dan organ tubuh jangka panjang. Kepala Pusat Penyidikan Obat dan Makanan BPOM menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi sedikit pun peredaran kosmetik beracun yang merusak kesehatan generasi muda Indonesia. Penyidik BPOM terus melacak rantai pasok penyelundupan bahan baku kimia merkuri dan hidrokuinon ilegal yang kerap didatangkan secara sembunyi-sembunyi melalui pelabuhan tikus tanpa manifes pabean resmi, serta membongkar pabrik-pabrik pengemasan kosmetik rumahan ilegal yang beroperasi di kawasan pemukiman tertutup.
Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (Perdoski) mengapresiasi ketegasan penindakan hukum oleh BPOM. Kalangan medis dermatologi melaporkan adanya lonjakan kasus pasien usia remaja yang datang ke klinik rumah sakit dengan keluhan dermatitis kontak iritan parah, atrofi kulit, dan okronosis wajah akibat pemakaian krim pemutih racikan bodong yang dibeli dari toko daring tanpa konsultasi dokter.
BPOM mengajak seluruh platform lokapasar digital dan para pemengaruh media sosial (beauty influencer) untuk menjunjung tinggi etika promosi dan menolak tawaran endorsement dari produk kosmetik yang tidak memiliki nomor izin edar BPOM yang sah. Partisipasi aktif konsumen dalam menolak kosmetik berbahaya dan melaporkan peredaran produk ilegal melalui kanal HaloBPOM 1500533 menjadi wujud nyata kepedulian bersama dalam melindungi kesehatan kulit masyarakat nusantara.