Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi memulai program uji ketahanan siber terpadu (Cyber Security Posture Assessment) yang menyasar 20 institusi perbankan komersial nasional berkapitalisasi besar di Jakarta, Kamis petang (19/11/2026). Inisiatif strategis ini digelar sebagai respon proaktif terhadap lonjakan ancaman kejahatan siber global, khususnya varian baru malware pemeras (ransomware) dan rekayasa sosial berbasis manipulasi kecerdasan artifisial (deepfake) yang menyasar sektor finansial.

Juru Bicara BSSN menjelaskan bahwa audit teknis ini mencakup pengujian penetrasi menyeluruh (penetration testing) pada sistem komputasi inti perbankan (core banking system), pintu gerbang pembayaran antarbank (payment gateway), serta arsitektur antarmuka pemrograman aplikasi (API) yang menghubungkan bank dengan ekosistem dompet digital dan e-commerce. Tim penyerang simulasi BSSN (Red Team) bertugas menguji ketangguhan sistem keamanan perbankan dalam mendeteksi dan mengisolasi serangan tanpa mengorbankan kontinuitas layanan transaksi publik.

Hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa mayoritas perbankan nasional telah melengkapi infrastruktur TI mereka dengan sistem deteksi ancaman otomatis berbasis Extended Detection and Response (XDR) dan Security Operations Center (SOC) yang beroperasi 24 jam nonstop. BSSN memberikan rekomendasi khusus menyangkut penguatan arsitektur Zero Trust Network Access (ZTNA) dan kewajiban autentikasi multifaktor biometrik tahan manipulasi (liveness detection) pada akses administratif server perbankan.

Ketua Perbanas (Perhimpunan Bank-Bank Nasional) menyambut positif inspeksi berkala ini sebagai bentuk kolaborasi konkret antara regulator dan pelaku industri keuangan. Perbankan nasional berkomitmen untuk terus meningkatkan alokasi anggaran belanja modal di bidang keamanan siber hingga 15-20 persen dari total belanja TI, guna menjamin integritas simpanan dana nasabah dan kerahasiaan data pribadi sesuai mandat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

BSSN juga mengaktifkan Gugus Tanggap Insiden Keamanan Siber Sektor Keuangan (FinCSIRT) yang menghubungkan para pakar keamanan perbankan dalam satu kanal komunikasi darurat terenkripsi. Melalui kanal ini, indikasi serangan siber atau upaya eksploitasi celah keamanan baru (zero-day exploit) di satu bank dapat dibagikan secara instan ke seluruh perbankan lain dalam hitungan detik untuk dilakukan pencegahan dini.

Dengan pengawasan berkala dan protokol pertahanan siber yang terus dimutakhirkan, BSSN meyakini sektor perbankan Indonesia siap menghadapi tantangan era digital dengan tingkat keandalan dan kepercayaan publik yang tinggi.

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN menggarisbawahi pentingnya penguatan literasi digital bagi para pegawai bank dan nasabah ritel. Berdasarkan data evaluasi insiden, lebih dari 70 persen keberhasilan serangan siber berawal dari teknik rekayasa sosial (social engineering) seperti surat elektronik tiruan (phishing email) yang mengecoh staf operasional untuk membocorkan kredensial rahasia jaringan internal kantor. Oleh karena itu, BSSN mewajibkan simulasi penipuan internal secara berkala bagi seluruh karyawan perbankan.

Pakar keamanan siber dari Pusat Forensik Digital Indonesia mengapresiasi keaktifan BSSN dalam mengonsolidasikan protokol tanggap darurat antarlembaga penegak hukum. Kesiapan cadangan data terisolasi (immutable cold backup) yang disimpan secara luring dan terpisah dari jaringan utama perbankan menjadi garis pertahanan terakhir yang paling krusial. Dengan skema ini, bank tetap mampu memulihkan seluruh catatan transaksi dan saldo nasabah dalam hitungan jam jika sewaktu-waktu terjadi kelumpuhan sistem utama.

Langkah pengawasan siber terpadu ini juga diselaraskan dengan implementasi penuh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Korporasi perbankan yang terbukti lalai mengamankan data rahasia nasabah dapat dikenai sanksi denda administratif hingga miliaran rupiah, mendorong bank-bank nasional untuk menjadikan postur keamanan siber sebagai bagian tak terpisahkan dari tata kelola perusahaan yang baik.