Merujuk publikasi statistik pasar modal hijau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Minggu sore di Jakarta, aktivitas perdagangan di Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) menunjukkan akselerasi yang sangat pesat. Hingga penutupan pekan berjalan November 2026, total akumulasi volume perdagangan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) sukses menembus rekor baru sebesar 2,8 juta ton setara karbon dioksida (CO2e) dengan nilai transaksi mencapai Rp195,4 miliar.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK menjelaskan bahwa lonjakan transaksi ini didorong oleh meningkatnya kepatuhan sektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan industri semen dalam memenuhi batas atas emisi yang ditetapkan pemerintah. Selain entitas domestik, partisipasi korporasi multinasional yang beroperasi di Indonesia untuk mengimbangi jejak karbon (*carbon offset*) operasional mereka juga melonjak hingga 45 persen.
Pemerintah terus memperluas jenis proyek hijau terverifikasi yang dapat mencatatkan unit karbon di bursa, mencakup proyek reforestasi hutan gambut, penangkapan gas metana limbah kelapa sawit, hingga pembangkit listrik mikrohidro pedesaan. OJK menegaskan bahwa integritas pasar karbon Indonesia diakui secara global karena menerapkan sistem verifikasi independen berstandar internasional yang transparan dan bebas dari praktik greenwashing, menjadikannya salah satu pusat likuiditas karbon terkemuka di Asia Pasifik. Pertumbuhan pesat aktivitas perdagangan di IDXCarbon membuktikan bahwa mekanisme penetapan harga karbon (carbon pricing) di Indonesia telah bertransformasi menjadi instrumen pasar yang matang dan likuid. Dari total volume 2,8 juta ton CO2e yang diperdagangkan, sekitar 62 persen berasal dari unit karbon berbasis proyek dekarbonisasi industri energi, sedangkan 38 persen lainnya disumbang oleh unit karbon berbasis alam (nature-based solutions) seperti pemulihan ekosistem hutan bakau (mangrove) dan agroforestri berkelanjutan.
Direktur Pengawasan Keuangan Berkelanjutan OJK menyampaikan bahwa keberhasilan ini tak lepas dari terbitnya regulasi teknis yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri dalam memperhitungkan biaya kepatuhan karbon ke dalam laporan keuangan tahunan mereka. OJK juga mencatat adanya peningkatan minat dari lembaga pengelola dana investasi global yang meluncurkan produk reksa dana berbasis indeks hijau terakreditasi karbon Indonesia, memperluas aliran modal internasional ke sektor ramah lingkungan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama BEI memastikan bahwa seluruh sertifikat pengurangan emisi yang tercatat di bursa karbon terhubung secara terpadu dengan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI). Integrasi sistem pencatatan digital berbasis teknologi buku besar terdistribusi (blockchain registry) ini menjamin tidak adanya pencatatan ganda (*double counting*) kredit karbon, memastikan transparansi penuh kepada seluruh mitra dagang internasional.
Ke depan, OJK bersama kementerian teknis merencanakan perluasan kewajiban batas atas emisi ke sektor industri manufaktur baja, kimia dasar, dan industri pulp and paper mulai kuartal kedua tahun 2027. Dengan pendalaman pasar yang berkesinambungan, bursa karbon nasional optimis mampu menjadi pusat perdagangan kredit karbon terintegrasi terbesar di Asia Tenggara yang mendukung komitmen target emisi nol bersih (Net Zero Emissions) Indonesia tahun 2060 atau lebih cepat.
OJK juga sedang merampungkan nota kesepahaman saling pengakuan timbal balik (*mutual recognition*) dengan pengelola bursa karbon di Singapura dan Jepang guna membuka perdagangan kredit karbon lintas batas terakreditasi Article 6 Paris Agreement. Langkah internasionalisasi bursa ini diproyeksikan akan melipatgandakan valuasi pasar karbon Indonesia dan menjadikan kekayaan hutan hujan tropis nusantara sebagai aset bernilai ekonomi tinggi bagi kesejahteraan rakyat.
Selain korporasi besar, asosiasi petani perhutanan sosial di Kalimantan Timur dan Jambi mulai menikmati hasil penjualan kredit karbon dari pemeliharaan hutan adat mereka melalui skema pembagian keuntungan perbankan hijau (green banking). Keberhasilan ini menjadi bukti empiris bahwa pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat adat di sekitar kawasan hutan.