Berdasarkan laporan publikasi statistik perbankan syariah resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dirilis pada Kamis malam di Jakarta, total aset industri perbankan syariah nasional mencatatkan tonggak sejarah baru dengan menembus angka Rp920,5 triliun. Capaian ini mencerminkan laju pertumbuhan tahunan (year-on-year) sebesar 12,4 persen, melampaui rata-rata pertumbuhan aset industri perbankan nasional secara umum.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK menjelaskan bahwa ekspansi kinerja perbankan syariah didorong oleh keberhasilan konsolidasi unit usaha syariah (UUS) bank pembangunan daerah (BPD) menjadi bank umum syariah (BUS) yang mandiri, serta peningkatan skala permodalan bank syariah lapis atas. Pangsa pasar (market share) aset perbankan syariah terhadap total perbankan nasional kini telah merangkak naik mendekati target psikologis 8,0 persen.
Dari sisi intermediasi, pembiayaan yang disalurkan (financing) oleh bank syariah tumbuh 13,8 persen menjadi Rp612 triliun dengan rasio pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) gross yang terjaga sangat rendah di kisaran 1,95 persen. Pendorong utama pembiayaan syariah berasal dari sektor konsumer perumahan berbasis akad murabahah dan musyarakah mutanaqisah, pembiayaan modal kerja UMKM halal, serta sindikasi pembiayaan proyek energi terbarukan ramah lingkungan.
Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah juga membukukan lonjakan signifikan sebesar 11,6 persen mencapai Rp740 triliun. Porsi dana murah dalam bentuk giro dan tabungan (CASA) mendominasi struktur DPK hingga 62 persen, didorong oleh akselerasi adopsi platform mobile banking syariah yang memadukan fitur transaksi perbankan digital dengan layanan ekosistem zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf) secara terpadu.
Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) menyambut gembira capaian membanggakan ini sebagai bukti nyata semakin tingginya preferensi masyarakat Indonesia terhadap produk keuangan syariah yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan pembagian hasil yang etis. Diferensiasi produk keuangan sosial Islam (Islamic social finance) yang menyatu dengan layanan komersial dinilai menjadi keunggulan komparatif perbankan syariah yang tidak dimiliki oleh perbankan konvensional.
OJK menegaskan akan terus mengawal implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027. Penguatan tata kelola syariah (sharia governance), peningkatan kapasitas permodalan tier-1 bank syariah melalui rights issue, serta modernisasi arsitektur teknologi informasi perbankan syariah menjadi fokus pengawasan utama regulator guna mencetak bank syariah nasional yang mampu bersaing di tingkat regional Asia Tenggara.
Dengan dukungan regulasi pemerintah dalam memperkuat ekosistem industri halal dan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), OJK optimistis industri perbankan syariah nasional akan terus tumbuh secara eksponensial. Keberadaan bank syariah yang kuat, tangguh, dan inklusif diharapkan mampu memperkokoh pilar stabilitas sistem keuangan nasional dan memperluas kesejahteraan ekonomi umat secara berkeadilan. Direktur Pengembangan Perbankan Syariah OJK menambahkan bahwa akselerasi pertumbuhan perbankan syariah juga tidak terlepas dari pesatnya perkembangan ekosistem rantai nilai halal (halal value chain) nasional, mulai dari industri makanan dan minuman halal, fesyen muslim, hingga pariwisata ramah muslim. Pembiayaan sindikasi perbankan syariah pada proyek pembangunan infrastruktur transportasi publik dan kawasan industri halal modern di berbagai provinsi memberikan kontribusi nyata terhadap penciptaan lapangan kerja produktif baru.
Selain penguatan portofolio pembiayaan komersial, perbankan syariah membuktikan perannya sebagai pelopor instrumen keuangan sosial terintegrasi (blended finance). Melalui penerbitan Sukuk Wakaf Produktif (Cash Waqf Linked Sukuk/CWLS), bank syariah berhasil menghimpun dana wakaf abadi dari ribuan nasabah perorangan dan korporasi untuk membiayai pembangunan klinik mata gratis bagi kaum dhuafa serta fasilitas laboratorium sains di pesantren-pesantren terpencil nusantara.
OJK bersama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terus menyempurnakan standardisasi fatwa akad keuangan digital syariah, termasuk regulasi tokenisasi aset berbasis syariah dan pembiayaan urun dana (securities crowdfunding syariah). Keberadaan kepastian hukum yang kokoh ini memberikan perlindungan maksimal bagi nasabah dan menempatkan industri perbankan syariah Indonesia sebagai salah satu rujukan kepatuhan syariah paling kredibel di kancah keuangan global.