Melansir warta berita resmi Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA bersama siaran pers Bagian Pemberitaan dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), peta politik nasional mencatatkan peristiwa bersejarah pada Kamis petang, 12 November 2026. Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan dokumen surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024–2029 langsung kepada pimpinan MPR di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Berdasarkan salinan surat bermeterai bernomor 01/Wapres/XI/2026 yang diterima pimpinan parlemen dan dikonfirmasi oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Gibran menyatakan keputusannya untuk meletakkan jabatan wakil presiden dilakukan atas kehendak sendiri secara sadar dan sukarela. Langkah pengunduran diri ini diambil setelah sehari sebelumnya, yakni pada Rabu malam tanggal 11 November 2026, Gibran mengadakan pertemuan tatap muka secara tertutup dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka guna menyampaikan pertimbangan politik dan etika kenegaraan demi menjaga keutuhan bangsa serta efektivitas jalannya roda pemerintahan Kabinet Merah Putih.
Dalam konferensi pers resmi di lobi Gedung Nusantara Senayan yang disiarkan langsung oleh TV Parlemen dan LKBN ANTARA, Ketua MPR RI didampingi jajaran pimpinan majelis lintas fraksi mengonfirmasi bahwa berkas fisik surat pengunduran diri tersebut telah diverifikasi keabsahannya oleh Sekretariat Jenderal MPR. Ketua MPR menegaskan bahwa majelis akan segera menggelar Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) bersama perwakilan seluruh fraksi partai politik dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada awal pekan depan guna menjadwalkan Sidang Paripurna pengumuman pengunduran diri resmi tersebut kepada publik.
Dari rujukan yuridis naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 8 ayat (2) serta Peraturan Tata Tertib MPR RI, peristiwa pengunduran diri ini mengaktifkan mekanisme konstitusional penanganan kekosongan jabatan wakil presiden. Klausul konstitusi menetapkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lambat enam puluh hari untuk memilih wakil presiden baru dari dua calon nama yang diajukan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia kepada pimpinan MPR.
Sementara itu, merujuk risalah Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), penyerahan surat pengunduran diri sukarela ini secara otomatis menghentikan dinamika pembahasan wacana Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang sebelumnya sempat diusulkan oleh sejumlah anggota legislatif lintas komisi di Senayan. Pimpinan DPR RI menyatakan bahwa fokus parlemen kini dialihkan sepenuhnya untuk mengawal agenda transisi kepemimpinan nasional agar fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap program pembangunan ekonomi kerakyatan tetap berjalan stabil tanpa terganggu kegaduhan politik.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dalam keterangan pers terpisah di Kantor Presiden Jakarta menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan resmi terkait proses di Senayan dan menghormati keputusan kesatria yang ditempuh oleh Gibran Rakabuming Raka. Mensesneg menegaskan bahwa seluruh kementerian koordinator dan kementerian teknis telah diinstruksikan oleh Presiden untuk tetap bekerja penuh dengan ritme tinggi, memastikan penyaluran bantuan sosial, stabilisasi pasokan pangan, serta eksekusi proyek strategis nasional tidak mengalami hambatan birokrasi sedikit pun.
Pakar hukum tata negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai bahwa pengunduran diri atas kehendak sendiri ini merupakan preseden ketatanegaraan baru yang menunjukkan kedewasaan sistem demokrasi presidensial Indonesia. Dengan adanya payung hukum konstitusi yang rigid dan kelembagaan negara yang mapan, proses suksesi pengisian jabatan wakil presiden dipastikan dapat diselesaikan secara tertib, terukur, dan damai sesuai koridor konstitusional.
Pimpinan MPR RI menyerukan kepada seluruh elite partai politik, dunia usaha, dan masyarakat luas untuk menyikapi dinamika ketatanegaraan ini dengan tenang, dewasa, dan penuh rasa tanggung jawab kebangsaan. Parlemen bersama jajaran aparat keamanan TNI dan Polri menjamin situasi keamanan nasional berada dalam kondisi yang sangat kondusif, sehingga stabilitas pasar finansial, iklim investasi, dan persatuan seluruh anak bangsa tetap terjaga kokoh menyongsong masa depan Indonesia yang berdaulat.