Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama sejumlah elemen organisasi kepemudaan menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kompleks Parlemen Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, pada Senin (5/10/2026). Aksi penyampaian pendapat di muka umum yang dimulai sejak pukul 13.00 WIB tersebut difokuskan secara khusus untuk menyuarakan kritik dan tuntutan perbaikan menyeluruh terhadap arah kebijakan sistem pendidikan nasional Indonesia.
Dalam naskah pernyataan sikap resmi yang dibacakan oleh para perwakilan koordinator aksi, Aliansi BEM SI membawa empat poin tuntutan utama yang ditujukan kepada anggota dewan dan pemerintah pusat. Tuntutan pertama yang menjadi sorotan utama adalah mendesak agar proses pembahasan serta rencana revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan melibatkan partisipasi bermakna (meaningful participation) dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk organisasi guru, akademisi, dan perwakilan mahasiswa.
Poin tuntutan kedua menuntut realisasi konkret atas janji pemerintah terkait penyediaan akses pendidikan gratis bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri. Mahasiswa menyoroti bahwa besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai kampus negeri saat ini masih dinilai sangat memberatkan kalangan keluarga berpenghasilan menengah ke bawah, sehingga berisiko memicu gelombang putus kuliah di kalangan generasi muda berprestasi.
Tuntutan ketiga mengangkat isu kesejahteraan dan martabat tenaga pengajar di seluruh penjuru tanah air. Aliansi BEM SI mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan pengangkatan serta memberikan jaminan upah yang layak bagi ratusan ribu guru honorer dan tenaga kependidikan yang telah puluhan tahun mengabdi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sementara itu, poin tuntutan keempat menyoroti perlunya kepastian regulasi serta jaminan keberlanjutan bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) agar tidak terpinggirkan dan mengalami kebangkrutan operasional di tengah dinamika penataan kebijakan pendidikan tinggi nasional.
Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat keamanan gabungan yang menyiagakan 3.983 personel dari unsur Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya), Kodam Jaya, Satuan Polisi Pamong Praja, serta petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR RI. Rekayasa arus lalu lintas di sepanjang Jalan Gatot Subroto sempat diberlakukan secara situasional guna memastikan kelancaran aktivitas pengguna jalan.
Para pengamat kebijakan publik menilai aksi damai yang digelar mahasiswa BEM SI ini merupakan pengingat krusial bagi pemerintah dan parlemen agar tidak mengorbankan alokasi anggaran fungsi pendidikan 20 persen dalam APBN untuk program-program yang kurang berdampak langsung pada peningkatan mutu pembelajaran dan kesejahteraan para pendidik di ruang kelas.
Setelah berorasi secara bergantian dan menyerahkan berkas kajian akademik empat tuntutan kepada perwakilan staf Sekretariat Jenderal DPR RI, massa aksi mahasiswa membubarkan diri secara tertib dan kondusif pada sore hari sekitar pukul 16.45 WIB. Kendati demikian, pimpinan aksi menegaskan bahwa aliansi mahasiswa di seluruh daerah akan terus mengawal respons tindak lanjut dari parlemen, dan tidak menutup kemungkinan untuk kembali turun ke jalan apabila aspirasi pendidikan mereka tidak ditindaklanjuti secara konkret oleh para pembuat kebijakan.
Komisi X DPR RI yang membidangi urusan pendidikan menyatakan menerima berkas aspirasi mahasiswa tersebut dan berjanji akan menjadwalkan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama perwakilan aliansi mahasiswa, kementerian terkait, dan perhimpunan guru guna mencari solusi komprehensif atas persoalan pembiayaan pendidikan dan nasib guru di Indonesia.
Dukungan terhadap aksi mahasiswa juga mengalir dari berbagai dewan guru besar perguruan tinggi yang mendorong dialog konstruktif demi tercapainya keadilan akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa.