Berdasarkan siaran pers resmi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang diakses pada Rabu pagi di Jakarta, BSSN menerbitkan Panduan Praktis Keamanan Transaksi Digital menyambut momentum festival Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 11.11 dan 12.12. Langkah sosialisasi masif ini dilaksanakan guna memitigasi potensi eskalasi kejahatan siber finansial, pencurian identitas perbankan, serta penyebaran tautan pancingan data (phishing) yang kerap memanfaatkan antusiasme masyarakat berburu diskon belanja akhir tahun.
Juru Bicara BSSN menerangkan bahwa pola kejahatan siber saat ini semakin canggih dengan memanfaatkan rekayasa sosial berbasis kecerdasan buatan. Para penjahat siber kerap membuat situs web e-commerce palsu yang menyerupai platform lokapasar ternama, menyebarkan file aplikasi berbahaya (.APK) berkedok resi pelacak kurir paket barang, serta mengirimkan pesan notifikasi transaksi palsu melalui aplikasi pesan instan guna mencuri kode One-Time Password (OTP) dan kredensial kartu kredit korban.
Dalam panduan resminya, BSSN merangkum lima pilar utama perlindungan konsumen saat berbelanja daring. Pertama, masyarakat diimbau untuk selalu memastikan keaslian alamat URL lokapasar dengan memeriksa protokol keamanan gembok hijau HTTPS. Kedua, jangan pernah mengunduh berkas aplikasi dari sumber tidak resmi di luar toko aplikasi Google Play Store atau Apple App Store. Ketiga, aktifkan fitur verifikasi dua langkah (two-factor authentication/2FA) dan jangan pernah membagikan kode OTP kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas layanan pelanggan resmi.
BSSN juga memberikan imbauan teknis khusus kepada pengelola platform e-commerce, penyedia jasa sistem pembayaran (PJSP), dan perusahaan ekspedisi logistik. Seluruh penyedia sistem elektronik diwajibkan menerapkan standar pengamanan data transaksi berstandar Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS), enkripsi data ujung-ke-ujung (end-to-end encryption), serta secara berkala melakukan penambalan celah kerentanan (patch management) pada antarmuka pemrograman aplikasi (API) pembayaran mereka.
Lembaga pengawas siber ini juga menyiagakan Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber Nasional (Gov-CSIRT) selama 24 jam penuh untuk memantau indikasi kebocoran pangkalan data pelanggan e-commerce. Jika ditemukan indikasi kebocoran data pribadi konsumen, penyedia platform diwajibkan melapor dalam waktu maksimal 3x24 jam sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta segera memberitahukan langkah mitigasi kepada pengguna yang terdampak.
BSSN mengingatkan bahwa kewaspadaan dan literasi keamanan digital konsumen merupakan benteng terdepan dalam meredam kejahatan siber. Masyarakat yang menemukan indikasi penipuan daring atau situs web transaksi bodong diimbau segera melaporkannya melalui portal aduankonten.id atau kanal pelaporan insiden siber BSSN guna segera dilakukan tindakan pemblokiran domain demi menjaga ekosistem ekonomi digital yang aman dan tepercaya. Direktur Keamanan Siber Industri Finansial BSSN menambahkan bahwa risiko penipuan digital saat ini juga marak menyasar pelaku usaha mikro dan toko kelontong yang menggunakan kode QRIS statis di gerai fisik. Modus kejahatan yang sering ditemukan adalah penempelan stiker barcode QRIS palsu di atas stiker resmi milik pedagang oleh oknum tidak bertanggung jawab. BSSN mengimbau para pedagang untuk selalu mengaktifkan notifikasi audio transaksi pada mesin kasir atau ponsel pintar dan memeriksa kesesuaian nama rekening penerima yang tertera pada bukti transfer pelanggan.
Bagi pengguna kartu kredit dan kartu debit daring, BSSN menyarankan penggunaan fitur kartu virtual (virtual card number/VCN) dengan limit saldo belanja terbatas yang disediakan oleh aplikasi perbankan digital modern. Penggunaan nomor kartu virtual sementara ini sangat efektif melindungi nomor rekening utama dari risiko pembobolan massal jika server situs lokapasar tempat berbelanja mengalami insiden peretasan data di masa mendatang.
BSSN bersama Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) dan kepolisian siber berkomitmen terus mengawal ruang siber nasional agar tetap higienis dari aksi penipuan komersial. Sinergi antara keandalan sistem pertahanan korporasi perbankan, pengawasan regulator yang proaktif, dan kecermatan konsumen saat mengklik tautan belanja menjadi kunci utama dalam mewujudkan ekosistem ekonomi digital nusantara yang aman, nyaman, dan berdaya saing tinggi.