Merujuk siaran pers resmi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada Minggu pagi di Jakarta, pemerintah mewajibkan seluruh pengelola Pusat Data Nasional (PDN) dan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sektor strategis untuk melaksanakan audit ketahanan redundansi sistem secara mandiri. Langkah instruktif ini diterbitkan merespons evaluasi insiden pemadaman jaringan komputasi awan global yang sempat mengganggu ekosistem digital dunia akhir pekan lalu.
Direktur Keamanan Siber Infrastruktur Informasi Kritis Nasional BSSN menegaskan bahwa ketergantungan sepihak pada penyedia komputasi awan eksternal tanpa arsitektur cadangan luring mandiri berisiko membahayakan ketahanan operasional perbankan, transportasi, dan layanan publik dasar. Melalui surat edaran bersama tersebut, setiap pengelola infrastruktur kritis diwajibkan memiliki mekanisme failover otomatis ke pusat data lokal sekunder yang terpisah secara geografis dengan latensi sinkronisasi minimal.
Kementerian Komdigi menambahkan bahwa tim pemantau ruang siber pemerintah akan memulai inspeksi kepatuhan acak terhadap 85 penyelenggara sistem keuangan dan perhubungan mulai pekan depan. Audit mencakup uji integritas pemulihan data berkala (disaster recovery simulation), pemisahan hak akses identitas digital, serta penerapan arsitektur tanpa kepercayaan (*zero-trust architecture*). Upaya terpadu ini ditujukan untuk membentengi ekosistem digital Indonesia dari potensi kelumpuhan operasional akibat anomali perangkat lunak global maupun serangan siber terorganisasi. Dalam dokumen panduan teknis yang diterbitkan BSSN, terdapat 14 indikator ketahanan infrastruktur komputasi awan yang wajib dipenuhi oleh setiap operator sistem elektronik penting. Indikator tersebut mencakup batas toleransi waktu pemulihan (Recovery Time Objective/RTO) maksimal 15 menit dan batas kehilangan data transaksi (Recovery Point Objective/RPO) nol detik untuk sistem kliring perbankan dan transaksi pasar modal. Standar ketat ini dirancang guna mencegah terjadinya anomali pembekuan transaksi keuangan masyarakat di saat sistem penyedia awan global mengalami kegagalan fungsional tak terduga.
Pakar keamanan siber dari Institut Teknologi Bandung (ITB) menyambut positif ketegasan regulator dalam mewajibkan audit redundansi ini. Menurutnya, kerentanan sistemik yang dihadapi arsitektur komputasi awan modern kerap kali bukan berasal dari serangan siber peretasan eksternal, melainkan dari kesalahan konfigurasi perangkat lunak (software deployment bug) pada pembaruan berkala vendor penyedia tunggal. Dengan mewajibkan strategi multi-cloud yang mengombinasikan pusat data fisik dalam negeri dengan cadangan awan privat berdaulat, Indonesia membangun kedaulatan digital yang kebal terhadap guncangan rantai pasok teknologi global.
Kementerian Komdigi memastikan bahwa bagi lembaga pengelola sistem informasi yang membutuhkan waktu penyesuaian infrastruktur, pemerintah telah menyiapkan fasilitas Pusat Data Nasional (PDN) Tier-4 berkapasitas cadangan tinggi di Cikarang dan Batam sebagai simpul replikasi data aman. Evaluasi berkala akan terus dilaporkan secara langsung kepada Presiden guna menjamin seluruh simpul pertukaran data strategis negara memiliki perisai pertahanan berlapis yang tangguh menghadapi segala skenario kedaruratan siber di era transformasi digital.
Sebagai langkah operasional penunjang, BSSN membentuk Satuan Tugas Tanggap Darurat Ketahanan Siber Nasional (Computer Security Incident Response Team/CSIRT) yang bersiaga penuh 24 jam sehari selama tujuh hari sepekan. Satgas ini bertugas memantau lalu lintas anomali protokol jaringan secara seketika dan memberikan panduan isolasi cepat jika terjadi gangguan konektivitas lintas batas pada simpul kabel serat optik bawah laut internasional.
Selain audit teknis, seluruh pimpinan teknologi informasi (Chief Information Security Officer/CISO) pada entitas infrastruktur kritis diwajibkan mengantongi sertifikasi internasional sistem manajemen kelangsungan bisnis berbasis ISO 22301 sebelum kuartal pertama tahun 2027. Kepatuhan regulasi ini dipandang sebagai investasi penting demi menjaga reputasi sektor perbankan dan ekonomi digital nasional sebagai salah satu ekosistem paling aman dan andal di kawasan Asia Tenggara.