Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mencatat capaian diplomasi lingkungan yang membanggakan pada Sidang Pleno Konferensi Kelautan dan Tata Kelola Karbon Maritim Global di Jenewa, Swiss, Kamis petang waktu setempat (19/11/2026). Indonesia berhasil menggalang konsensus diplomatik bersama aliansi 40 negara kepulauan dan negara berkembang (Archipelagic and Island States Forum) untuk menuntut pengakuan standar internasional sertifikasi kredit karbon biru (blue carbon credits).
Ketua Delegasi RI dalam pidato intervensi resminya menegaskan bahwa ekosistem pesisir laut tropis, khususnya hutan bakau (mangrove) dan padang lamun (seagrass beds), memiliki kapasitas penyerapan emisi karbon hingga empat sampai sepuluh kali lebih efektif per hektare dibandingkan hutan daratan tropis. Indonesia yang memiliki 3,36 juta hektare hutan mangrove atau setara dengan 23 persen total mangrove dunia memegang peranan kunci sebagai paru-paru iklim samudera planet Bumi.
Diplomasi Indonesia menuntut lembaga pengawas pasar karbon Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC Supervisory Body) untuk menyetujui metodologi perhitungan serapan karbon laut yang adil dan transparan di bawah mekanisme Pasal 6.4 Perjanjian Paris. Selama ini, negara-negara industri maju dinilai lamban memberikan kompensasi pendanaan iklim bagi negara-negara kepulauan yang secara konsisten merawat dan merehabilitasi ekosistem pesisir mereka dari ancaman degradasi lingkungan.
Usulan delegasi Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari kelompok negara kawasan Pasifik Selatan, Karibia, dan Uni Afrika. Resolusi bersama yang dihasilkan menyepakati pembentukan Lembaga Kliring Karbon Biru Internasional (Global Blue Carbon Clearinghouse) yang akan memfasilitasi transaksi perdagangan karbon pesisir dengan harga dasar (floor price) yang layak guna menjamin manfaat finansial mengalir langsung bagi kesejahteraan masyarakat adat dan komunitas pesisir lokal.
Organisasi lingkungan internasional World Wildlife Fund (WWF) mengapresiasi kepemimpinan diplomasi iklim Indonesia di forum global. Pendekatan berbasis sains yang diperjuangkan Indonesia dinilai berhasil mendudukkan ekosistem laut sebagai pilar tak terpisahkan dalam peta jalan pencapaian target iklim global pembatasan kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celsius.
Delegasi RI menegaskan bahwa hasil kesepakatan internasional ini akan segera ditindaklanjuti melalui penguatan regulasi bursa karbon domestik IDXCarbon, memperkokoh kedaulatan Indonesia sebagai episentrum perdagangan karbon hijau dan biru terkemuka di dunia.
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK memaparkan bahwa posisi tawar Indonesia di forum Jenewa diperkuat oleh komitmen konkret pemerintah dalam merehabilitasi 600.000 hektare lahan kritis mangrove di seluruh kepulauan nusantara melalui program Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Keberhasilan aksi nyata di tingkat tapak ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa Indonesia bukan sekadar menuntut hak di meja perundingan internasional, melainkan telah bertindak nyata melindungi paru-paru iklim samudera dunia.
Pakar ekonomi lingkungan dari Universitas Indonesia menilai bahwa pengakuan internasional terhadap kredit karbon biru akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru (new growth engine) bagi Indonesia. Pendapatan devisa dari perdagangan kredit karbon maritim yang diproyeksikan bernilai miliaran dolar AS per tahun dapat dialokasikan langsung untuk mendanai pembangunan infrastruktur desa pesisir, penyediaan air bersih, serta asuransi cuaca bagi para nelayan tradisional.
Sidang Pleno Konferensi Maritim Global di Jenewa secara bulat menyepakati bahwa draf resolusi inisiatif Indonesia ini akan dibawa ke forum tingkat tinggi KTT Perubahan Iklim COP mendatang sebagai agenda prioritas global. Keberhasilan kepemimpinan diplomasi ini menegaskan kembali kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim besar yang disegani dan konsisten memperjuangkan keadilan iklim bagi seluruh umat manusia.
Dengan langkah ini, Indonesia memantapkan perannya sebagai motor penggerak keadilan iklim di kawasan Global South yang menggabungkan pelestarian lingkungan bahari dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat pesisir.